Menteri Pariwisata Arief Yahya. Foto:Dok

Klik nusae – Pemerintah Indonesia menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan yang diyakini mampu menjadi penyumbang devisa terbesar negara. Pembangunan dan target pariwisata masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kemudian rencana itu masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, sejak penetapan itu, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin tinggi, bahkan mengungguli sejumlah negara penyangga Tanah Air.

Namun, kata Arief, pihaknya memiliki kendela besar kepada sistem birokrasi yang berlaku saat ini. Dia menilai perlu adanya transformasi dan deregulasi agar pertumbuhan pariwisata dapat berjalan lancar.

“Dalam lima tahun ini, tantangan terbesar saya adalah mengubah birokrasi menjadi korporasi. Hal tersebut tidak mudah. Birokrasi mementingkan cara, sementara saya mementingkan tujuan,” ujarnya di Gedung Tempo Palmerah, Jakarta, Senin (15/04/2019) lalu.

Arief mencontohkan negara Vietnam yang saat ini mampu menjadi investor darling dan tourist darling setelah melakukan deregulasi dan transformasi korporasi melalui teknologi digital.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengaku sudah mulai meminimalisir hambatan di wilayahnya dengan membangun Mall Pelayanan Publik khusus untuk layanan perizinan kepada investor dan masyarakat.

Banyuwangi, lanjut Azwar, telah menerapkan kebijakan setiap bangunan baru harus bernilai destinasi wisata.

“PT INKA akan membangun pabrik kereta api tapi saya minta ada masjid dan museumnya. Akhirnya investor setuju dan akan dibangun museum kereta api terbesar di Asia dengan desain ala Banyuwangi,” ujarnya.

Saat ini Banyuwangi juga telah menjadi salah satu tempat studi banding daerah lain untuk contoh pengembangan pariwisata. Sepanjang 2018, ada 47 ribu orang yang melakukan studi banding di Banyuwangi.

(adh/kom)