BANDUNG, KLIKNUSAE.com – Menteri bakal turun, saat bendera putih dikibarkan para pelaku kafe dan restoran di Kota Bandung, Jawa Barat.

“Ini aspirasi para pemilik restoran  dan hotel. Sudah tidak kuat menahan beban karena PPKM. Meski sudah kita minta untuk tidak mengibarkan bendera, mereka tetap akan menjalankan aksinya,” kata sumber lembaga resmi yang minta tak disebutkan namanya ketika dihubungi Kliknusae.com, Rabu malam 28 Juli 2021.

Menurutnya, menteri bakal turun besok (Kamis, 29 Juli 2021) untuk berbicara langsung kepada para pelaku industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran.

Sebagaimana diketahui, ratusan pengusaha kafe dan restoran di Kota Bandung yang tergabung dalam Asosiasi Kafe dan Resto (AKAR), secara serempak akan mengibarkan bendera putih pada, besok.

BACA JUGA: Garut Menangis, Puluhan Hotel Kibarkan Bendera Putih, Ada Apa ini

Menuntut Kepedulian Pemerintah Kota

Ketua Harian AKAR, Gan Bonddilie mengemukakan aksi pengibaran bendera putih ini sebagai  bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tak acuh kepada nasib para pengusaha kafe dan restoran.

Padahal, sudah cukup lama penderitaan yang dialami pengusaha sektor ini berlangsung. Bahkan, banyak yang terpaksa merumahkan karyawannya karena sudah tidak mampu bayar gaji.

“Sudah, hancur lebur akibat dari penerapan PPKM ini,” tandasnya.

Ketidakpedulian itu, kata Bondbond, ditunjukkan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sama sekali tak mengajak pihaknya berdiskusi perihal kebijakan atau Perwal terbaru.

BACA JUGA: Sandiaga Minta Bendera Putih Garut Diganti Merah Putih, Ini Alasannya

Padahal selama pandemi Covid-19 ini berlangsung, pihaknya selalu berusaha melakukan koordinasi dengan Pemkot Bandung, baik itu bersifat laporan ataupun pengajuan atau tuntutan.

“Jangankan merespons, surat dari kami juga sama sekali tidak digubris oleh Pemerintah Kota Bandung,” kata Bondbond.

Soal nasib yang semakin terpuruk ini, para pelaku restoran (AKAR)) dan hotel, Selasa malam, 27 Juli 2021 juga menggelar diskusi virtual dengan tema “Ngobras” Ngobrol Santai “Pendekar Kuliner Menghadapi PPKM Darurat”.

Banyak hal yang dibahas, mulai dari regulasi yang dinilai tebang pilih, ketidakperpihakan kepada pelaku industry kuliner.

BACA JUGA: Pelaku Pariwisata Jawa Barat Kibarkan Bendera Putih Lewat Kampanye Virtual

Contoh, warung makan dipinggir jalan dengan protokol kesehatan (Prokes) yang masih rendah diperbolehkan buka.

“Sementara, kami yang sudah mengikuti seluruh aturan pemerintah, mulai dari sertifikasi CHSE, penerepan standar prokes dan lainnya, tetap tidak boleh buka,” ujar salah seorang peserta diskusi.

Kontribusi Kafe dan Hotel Terhadap Pajak Daerah

Lalu, bagaimana dengan uang wajib pajak yang selama ini selalu dibayarkan oleh para pengusaha kafe dan resto.

Semua mengetahui, anggaran pendapatan daerah paling besar itu berasal sektor pariwisata, restoran, hotel, khususnya Kota Bandung.

Atas dasar ini, AKAR tergerak untuk melakukan protes massif karena pemerintah dinilai tidak pro terhadap pelaku kafe dan restoran.

Sejak diberlakukannya PPKM Darurat, praktis industri kuliner di Kota Bandung vakum. Termasuk, rumah makan, kafe, restoran menjerit karena tamu semakin berkurang.

Ditambah lagi dengan PPKM Level 4, kondisi serupa masih akan berlangsung. Bahkan, kemungkinan lebih buruk mengingat modal untuk melanjutkan operasionao perusahaan semakin menipis.

Jika, tidak ada upaya membantu mereka agar tetap bisa menjalanan bisnis kedepan, maka diperkirakan akan semakin banyak yang terkapar.

Situasi sulit ini membutuhakan komunikasi yang baik, termasuk solusi supaya bisnis tetap bisa berjalan.

***