KLIKNUSAE.com – GIPI Jabar gelar Dialog Interaktif Pariwisata dengan mengundang seluruh stakeholder di Gedung Warenhuis De Vries, Kota Bandung, Rabu 1 Maret 2023.

Dialog ini membahas potensi, kondisi, masalah dan solusi pengembangan pariwisata Jawa Barat. Terutama, dalam upaya pemulihan ekonomi setelah terdampak Covid-19.

Hadir dalam dialog yang di inisiasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat ini diantaranya; Komisi II DPRD Jabar, Dinas Pariwisata dan Budaya Jabar,Dinas Perhubungan Jabar, Kepolisian Daerah Jabar, Komisi B DPRD Kota Bandung.

Kemudian, Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung ,Dinas Tata Ruang Kota Bandung,  Satpol PP K Bandung, Polrestabes Kota Bandung.

BACA JUGA: Haryadi Sukamdani Terpilih Jadi Ketum GIPI, Ini yang akan Dilakukan

Lalu, Dinas Perhubungan Kab Bandung, Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, Perum Damri, PT Jaswita, Angkasa Pura, Direktur Hotel Savoy Homann, Pengurus GIPI Jawa Barat.

Dan asosiasi yang berhimpun dalam GIPI Jawa Barat.

Menurut Ketua GIPI Jawa Barat Herman Muchtar, tujuan  mengundang hanya 16 instansi tersebut, karena GIPI ingin fokus pembahasan dan rekomendasi yang implementatif.

“Aspirasi masyarakat termasuk Asosiasi, harus disalurkan melalui institusi perwakilan rakyat. Yaitu DPRD. Hal ini, agar tepat sasaran dan dapat  mendorong kebijakan pemerintah provinsi melalui OPD sesuai tupoksinya,” ujar Herman.

Dukungan Kondisi Keamanan

Dikemukakan Herman—yang juga Ketua PHRI Jawa Barat ini bahwa kondisi pemulihan ekonomi memerlukan  dukungan kondisi keamanan, ketertiban ketenangan dan kenyamanan bagi tamu.

BACA JUGA: Pelaku Pariwisata Sumedang Anggap Penerapan Tarif Tol Cisumdawu Kurang Tepat

Baik itu, wisatawan mancanegara (wisman)  maupun wisatawan nusantara (wisnu) yang yang berkunjung ke Jabar.

“Kondisi berupa gangguan yang dialami oleh pengunjung, sudah langsung disampaikan bersama Ketua Kadin Jabar dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jabar (Forkopinda Jabar),” jelas Herman.

Kondisi yang dimaksud, lanjut Herman, seperti  kasus-kasus perijinan, gangguan keamanan oleh para preman. Pedagang asongan dan pengamen yang memaksa masuk kedalam bus.

Lokasi Parkir Bus

Selain itu, kunjungan rombongan wisatawan dengan kendaraan besar (bus wisata), menuntut ketersediaan lokasi kantong parkir bus yang memadai.

“Saat ini, tempat parkir tidak tersedia secara memadai dan menyebabkan parkir dimana-mana. Dengan tarif parkir yang semena-mena. Sangat mahal karena mencapai antara 150 sampai 200 ribu per bus,” ungkap Herman.

BACA JUGA: Sandiaga Mengajak Anak Muda Bandung Barat Jadi Entrepreneur

Perlu dipikirkan Bandung memiliki tempat khusus parkir bus dengan tarif resmi. Misalnya apakah memungkinkan pemanfaatan Pool Damri menjadi lokasi  parkir bus wisata.

Ketua GIPI Jawa Barat Herman Muchtar (batik memegang mik) saat memimpin Dialog Pariwisata Jawa Barat, Rabu 1 Maret 2023. Foto: Ist

Disamping itu, sebaiknya segera ada kebijakan dan program pemerintah provinsi untuk mengembalikan kondisi ekonomi pariwisata Jabar.

Kebijakan dan program tersebut tentu harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.

Karena kontribusi sektor pariwisata sangat signifikan terhadap PAD. Contohnya, sektor pariwisata menyumbang 33% PAD Kota Bandung.

BACA JUGA: Digetok Tarif Bus Rp150 Ribu, Pelaku Pariwisata Bandung Geram

Untuk meningkatkan kunjungan Wisman dan Wisnus ke Jawa Barat, kata Herman, perlu juga segera diaktifkan kembali BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Jawa  Barat.

Termasuk,  BPPD Kota Bandung yang profesuional dalam Bidang Pemasaran berdasarkan UU no 10 tahun  2009.

“Selama ini, Jawa Barat  dan Kota Bandung menjadi contoh bagi daerahh-daerah lain di Indonesia,”  katanya.

Proses Pengurusan Perijinan

Menyinggung, proses pengurusan perijinan, khususnya terkait persaratan SLF dan SLS.

“Khusus SLF, persyaratannya sangat memberatkan pengusaha dan memakan waktu yang cukup lama,” jelas Herman.

Oleh sebab itu, pisahknya saat ini sedang memperjuangkan dalam pembahasan perubahan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Usaha Berbasis Resiko.

BACA JUGA: Pariwisata Membaik, Tetapi Masih Ada Tiga Menjadi Ancaman Ini

Khususnya agar ada kemudahan untuk pemanfaatan lokasi usaha di lokasi bangunan lama / heritage.

Rekomendasi selanjutnya, dikemukakan Herman bahwa saat ini, gedung tempat pameran dengan kapasitas yang memadai telah tersedia di Kota Bandung dan siap untuk mendukung penyelenggaraan event besar.

B-Expo yang berlokasi di bekas Gedung Carefour Jl Sukarno Hatta, misalnya, memiliki luas lahan 22.

160 m2 dengan lahan parkir yg  mampu menampung 1.064 mobil. Gedung Pameran ini siap digunakan mulai Maret 2023.

BACA JUGA: Sekda Jabar Minta Tata Kelola Pariwisata Berubah, Ikuti Generasi Sekarang

Dan semua stakeholder pariwisata Jawa Barat bisa bersama-sama memanfaatkan potensi ini untuk kemajuan bisnis MICE yang memiliki multiplayer efek untuk sektor pariwisata lainnya.

“Terkait penyelesaian  Tol Cisandawu yang akan menghidupkan Bandara Kertajati  menurut Bapak Gubernur Jawa Barat akan selesai bln Maret  2023, perlu kita syukuri, tandas Herman.

Selanjutnya yang perlu  dipikirkan, bagaimana pengaturan yang baik antara Bandara Kertajati dan Bandara Husen.

“Pengaturan tersebut penting karena keberadaan kedua bandara tersebut harus menjadi saling komplementer.Dan mendukung kemajuan pariwisata secara regional Jawa Barat,” tutup Herman. ***