Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Sumatera Utara, Kus Endro. Foto:Jelajahnusa/adhi

JELAJAH NUSA –  Pemerintah daerah harus lebih hati-hati dan teliti dalam memilih tagline pariwisata. Hal ini penting agar tidak menjadi rancu dalam mengeksplore potensi wisata yang ada.  Apalagi saat ini kompetisi dalam menggaet wisatawan tidak saja terjadi antar regional, tetapi juga sudah lintas negara.

“Sumatera Utara harus terus berbenah dan melahirkan destinasi-destinasi baru. Jangan sampai terlena dengan objek wisata yang sudah ada saat ini. Kalau kita tidak menciptakan sesuatu yang baru atau meng-upgrade destinasi yang sudah ada, sulit untuk bersaing,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Provinsi Sumatera Utara, Kus Endro dalam perbincangan dengan Jelajah Nusa, belum lama ini.

Endro mengkoreksi  Pemvrov Sumut tentang pemberian julukan Negeri Indah,Sekeping Surga yang akan menjadi tagline. Seharusnya soal ikon itu lebih tegas dan lugas.

“Ya, misalnya sebut saja the paradise, surga yang tercipta di Sumatera Utara,” katanya sambil tersenyum.

Menurut Endro, pemangku jabatan dan stakeholder pariwisata di daerah juga harus melek teknologi. Sebab, booming media social tak bisa dihindari, harus dihadapi dan disiasati sebagai upaya mengembangkan pariwisata.

Apalagi ekspetasi masyarakat sekarang sangat tinggi terhadap pelayanan untuk mendapatkan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan berwisata.

“Dalam sekejap masyarakat sudah tau, dimana tempat wisata yang baru. Apa saja fasilitasnya. Mereka tinggal buka gadget, semua sudah tersedia disana,” kata Endro.

Itu pula sebabnya, DPD HPI Sumut terus berupaya meningkatkan SDM pramuwisata agar mampu bersaing secara global. Sejak tahun 2015 sedikit hampir 100  pemandu wisata dari Kabupaten Samosir, Karo, Langkat dan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengikuti uji sertifikasi.

Sertifikasi profesi di bidang pariwisata dinilai merupakan satu keharusan sebagai salah satu langkah kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah bergulir sejak 2015.

“Sertifikasi yang diperoleh melalui uji kelayakan diharapkan dapat menyeragamkan standarisasi mutu layanan kepada wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, khususnya dari luar negeri,” jelas Endro.

Dikatakannya, uji sertifikasi tersebut diselenggarakan DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumut bekerjasama dengan DPP HPI dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pramindo, dengan menghadirkan tujuh asesor dari Jakarta, Yogyakarta, Pekanbaru dan Sumut sebagai tuan rumah.

Dikemukakan,  Endro  sertifikasi ini diperlukan untuk meningkatkan mutu pemandu wisata di Sumut sehingga dapat bersaing di era MEA. Dari sini pula diharapkan standar kerja para pemandu wisata di Sumut menjadi seragam sehingga tidak menimbulkan terjadinya salah informasi kepada wisatawan.

Uji sertifikasi dilakukan berdasarkan UU No 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yang mengharuskan setiap pekerja pariwisata harus bersertifikasi. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Presiden No 52 Tahun 2012 bahwa setiap perusahaan pariwisata wajib mempekerjakan pekerja pariwisata bersertifikasi.

Adapun materi uji kompetensi yang dilakukan melalui wawancara meliputi tiga level, yaitu guide lokal, city tour dan overland. Setelah menjalani uji kompetensi, para guide yang lulus akan mendapatkan sertifikat pemandu wisata yang dikeluarkan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), Kementerian Pariwisata.

Sertifikasi itu akan berlaku secara internasional, terutama di negara-negara ASEAN. Jadi pramuwisata yang sudah bersertifikat nanti bisa memandu di negara ASEAN, dan tidak lagi menggunakan guide setempat.

“Sebaliknya, guide dari luar juga dapat memandu wisatawan dari negaranya tanpa menggunakan bantuan guide lokal. Jadi nanti akan bersaing, karena itulah kita perlu tingkatkan kompetensi,” jelas Endro.

(adh)