KLIKNUSAE.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada Bank BJB.

Apalagi nilainya juga dianggap sangat besar yakni  mencapai hampir Rp3,7 triliun.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kinerja perbankan daerah sekaligus menjaga iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute bekerja sama dengan Akbar Faizal Uncensored (AFU).

Diskusi bertajuk “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” tersebut digelar di PCC Ballroom Hotel Holiday Inn Bandung, Kamis 22 Januari 2026.

“Harapannya yang pertama, BUMN-BUMN yang memiliki kewajiban terhadap BJB segera diselesaikan. Karena itu menjadi beban yang membebani kegiatan usaha di Jawa Barat,” kata Dedi usai acara.

Pria yang akrab disapa KDM itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama manajemen Bank BJB telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait.

Upaya tersebut dilakukan melalui surat resmi kepada Direktur Utama Danantara dan telah mendapatkan respons positif.

BUMN yang masih berhutang dengan BJB diantaranya, PT Barata Indonesia Rp 89 Miliar lebih, PT Perikanan Indonesia (Rp 97 M), PT Papros (Rp.98 M), PT Rajawali Nusindo (Rp.403 M), PT Kimia Farma (Rp. 900 M).

Kemudian, PT Waskita (Rp.91 M), PT Waskita Karya (Rp. 91 M), PT Wijaya Karya (Rp. 500 M) dan masih ada beberapa BUMN lainnya.

Lebih lanjut, KDM menilai konsep Danantara yang mencatatkan seluruh aset pemerintah memiliki nilai strategis. Utamanya,  dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, pengelolaan aset yang terintegrasi dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menyiapkan konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Satu Entitas

Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menggabungkan seluruh BUMD Jawa Barat menjadi satu entitas di luar Bank BJB.

“Nanti itu hanya ada dua, satu BJB, satu lagi BUMD yang digabungkan. Tidak berantakan seperti sekarang,” ujar KDM.

Ia menambahkan, konsolidasi tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola BUMD yang selama ini dinilai belum optimal.

Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, aset BUMD yang nilainya hampir Rp4 triliun diharapkan dapat dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“BUMD itu kan ada nilai aset hampir Rp4 triliun dan itu bisa menjadi nilai aset untuk dikelola secara baik,” tambahnya.

Sementara itu, Akbar Faizal menyampaikan bahwa RTD edisi ketiga yang digelar di Bandung merupakan bagian dari komitmen Nagara Institute-AFU.

Tujuannya untuk memediasi pemikiran publik, para ahli, dan pemangku kepentingan.

Hasil dari rangkaian diskusi ini akan dibukukan dan diserahkan langsung kepada Presiden RI serta pihak Danantara sebagai tawaran ide dan gagasan konkret.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari diskusi strategis yang digelar di 10 kota besar di Indonesia dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, pengamat kebijakan, serta akademisi.  ***