KLIKNUSAE.com – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat mengingatkan agar Pemda segera rapatkan barisan.

Khususnya, dalam mengantisipasi tantangan ledakan kunjungan wisatawan (overtourism) yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2024.

“Pemda Jawa Barat harus segera merapatkan barisan bersama stakeholder pariwisata. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam menghadapi Overtourism ini,” kata Herman Muchtar, Ketua GIPI Jawa Barat ketika dihubungi Kliknusae.com melalui sambungan telepon pukul 07.10 waktu Arab Saudi atau, Jumat 1 Maret 2024 pukul 11.10 WIB.

Menurut Herman, pihaknya sendiri sudah mempersiapkan beberapa program yang di godok dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) GIPI.

BACA JUGA: Anwari Masatip Dilantik Jadi Direktur Poltekpar NHI Bandung, Ini Kata GIPI Jabar

Salah satunya, adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pariwisata. Terlebih selama ini SDM di industri masih sangat minim.

“Untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata kan tidak tidak bisa hanya dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, peran pemerintah daerah juga menjadi sangat penting,” tegasnya.

Jika, masalah ini tidak segera ditangani, maka bukan hal mustahil pariwisata di Jawa Barat akan mundur ke belakang.

“Dan, kita pasti akan ditinggalkan. Lihat beberapa provinsi lain, sudah gencar mempersiapkan tantangan menghadapi overtourism ini,” tandasnya.

BACA JUGA: Dari Hasil Pilpres 2024, GIPI Berharap Presiden Terpilih Bisa Lebih Solid Bersinergi

Pengembangan infrastruktur

Sebagaimana diketahui, dalam perspektif dinamika pariwisata global, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan perlunya langkah-langkah antisipatif menghadapi tantangan “overtourism”.

Menyikapi proyeksi rekor kedatangan wisatawan internasional oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), Moerdijat mendorong fokus pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.

Dalam pernyataannya pekan lalu, Minggu (25/2/2024), Moerdijat memperingatkan agar upaya antisipasi perkembangan sektor pariwisata nasional dirancang dengan cermat.’

BACA JUGA: Jepang di Bawah Bayang-Bayang Ancaman Overtourism, Tiga Kota Ini Jadi Sorotan

Hal ini untuk menghindari ketidaksiapan dalam menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan yang diperkirakan.

Apalagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan kedatangan 14 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024.

Dimana, dari kunjungan ini pemerintah menargetkan devisa yang diharapkan mencapai US$ 7,38 miliar hingga US$ 13,08 miliar.

BACA JUGA: Apa itu Overtourism

Moerdijat menyoroti pentingnya strategi dan perencanaan matang untuk mempersiapkan daerah-daerah tujuan wisata yang memiliki potensi menjadi favorit wisatawan.

Ia juga menekankan peran kawasan wisata super prioritas yang sudah ditetapkan, yang diharapkan mampu mengantisipasi lonjakan permintaan yang dapat terjadi.

Anggota Komisi X DPR RI ini mendorong agar destinasi wisata super prioritas di Indonesia dapat benar-benar mengantisipasi peningkatan permintaan.

BACA JUGA: Struktur Kepengurusan GIPI yang Baru Diharapkan Bawa Perubahan

Potensi kesenjangan sosial

“Tentusaja, juga sambil melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan kawasan wisata,” katanya.

Moerdijat mencatat bahwa Indonesia memiliki beragam pilihan kawasan wisata yang indah dan menarik.

Namun, masih perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi kesenjangan sosial antara warga lokal dan pendatang, serta untuk menghindari risiko overtourism.

BACA JUGA: Pemda Jabar Ajak GIPI Kejar Ketertinggalan Pencapaian Kunjungan Wisatawan

Dalam konteks pengalaman beberapa destinasi dunia, Moerdijat memperingatkan agar Indonesia belajar dari kasus overtourism yang dialami oleh kota-kota di dunia.

Seperti Amsterdam di Belanda dan Hawaii di Amerika Serikat. Ia menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Bagaimana, merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM, melestarikan lingkungan kawasan wisata.

Termasuk, dan membangun infrastruktur yang mendukung pencapaian target sektor pariwisata nasional. Oleh itu menjadi sangat penting pemda segera rapatkan barisan, guna menggodok regulasi. ***