KLIKNUSAE.com – Pariwisata membaik pascapencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun, sering dengan mengeliatnya sektor pariwisata setelah sempat terpukul akibat pandemi, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, ada tiga tantangan yang dihadapi Indonesia untuk meningkatkan pariwisata dalam negeri.

Tiga tantangan tersebut yakni perizinan, insentif, dan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas.

BACA JUGA: Sektor Pariwisata di Kabupaten Bandung Pulih Kembali

Terkait perizinan, dia menjabarkan, kegiatan yang menyertakan 20 hingga 30 ribu orang di Indonesia sangat panjang.

Setidaknya, promotor harus melalui 8 tahapan saat berurusan dengan banyak pihak. Dan kadang kala baru mendapatkan perizinan di H-1 kegiatan.

Hal inilah yang membuat promotor enggan mengadakan acara besar di Indonesia. Padahal potensi perekonomian dari kegiatan tersebut sangat besar.

“Ini mengakibatkan banyak orang Indonesia bepergian ke Singapura, Australia, Bangkok. Karena konser-konser lebih banyak diselenggarakan di Singapura daripada di Indonesia,” ungkapnya.

BACA JUGA: Likupang Santa Charity Run 2022, Dorong Pertumbuhan Pariwisata

Kualitas Event di Indonesia

“Kenapa, karena untuk promotor mendapatkan kualitas event yang bagus (di Indonesia) membutuhkan proses yang lama,” sambung Odo saat berbicara dalam acara Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) 2022, Senin 30 Januari 2023.

Oleh sebab itu, pihaknya berkeinginan untuk mendorong agar perizinan bisa lebih disederhanakan.

“Dan ini yang kita ingin ubah dengan men-streamline (menyederhanakan) menjadi satu pintu. Sehingga memberikan kepastian bagi industri pariwisata untuk menyelenggarakan event-event,” paparnya.

Tantangan kedua, terkait insentif, diakui Odo selama ini industri pariwisata dan ekonomi kreatif masih kurang mendapatkan insentif yang dapat memberikan kemudahan.

BACA JUGA: Kementerian Pariwisata Gelar ToT untuk Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di 6 Lokasi Ini

Selanjutnya untuk tantangan ketiga, yaitu infrastruktur, pemerintah melakukan pembenahan pada fasilitas infrastruktur pariwisata.

Tak tanggung-tanggung, anggarannya mencapai Rp 6,5 triliun. Pembenahan itu akan dilakukan di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Likupang di Sulawesi Utara (Sulut).

“Mengenai infrastruktur, ada Rp 6,5 triliun yang akan kita gelontorkan untuk pembangunan 5 DPSP. Terkait dengan digitalisasi salah satunya mengenai satu pintu supaya memudahkan penyelenggaraan event,” tutupnya.

Agar industri pariwisata membaik di tanah air, memang dibutuhkan keterlibatan semua elemen. ***