KLIKNUSAE.com – Herman Muchtar mengingatkan PHRI Kota Bogor harus terus memikirkan anggotanya. Terlebih, setelah melewati masa krisis pandemi Covid-19, belum semua pengelolaan akomodasi (hotel) pulih sepenuhnya.

“ Di masa pemulihan ini kita harus punya tanggung jawab. Jangan mikirin diri sendiri, tapi pikirkan para anggota. Kita butuh kebijakan pemerintah yang mendukung pengusaha misalnya di perizinan dan kemudahan-kemudahan lainnya,” kata Herman, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat saat mengukuhkan kepengurusan PHRI Kota Bogor Periode 2022-2027, Rabu 24 Agustus 2022.

Pengukuhan dilakukan Ketua PHRI Jawa Barat  kepada Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay, Sekretaris Satria Pramadiva, dan Bendahara Rina Dwi Kristiani serta jajaran Wakil Ketua Bidang, di Hujan Rempah Resto.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut  Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah, Kejari Kota Bogor, Sektiani Anggraeni, Kadin Kota Bogor, dan jajaran pengurus BPC PHRI serta sejumlah pengusaha hotel dan restoran.

BACA JUGA: PHRI Bali Bersama Pemda dan Polda Bali Cek Lokasi Ini, Untuk Apa?

Menurut Herman—yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat ini, bahwa saat ini kondisinya sedang memasuki ke pemulihan ekonomi.

Prosesi pengukuhan kepengurusan PHRI Kota Bogor Periode 2022-2027. Foto: Ist

Okupansi Hotel Kota Bogor Terbaik

Pemulihan ekonomi ini tidak gampang, Bogor ini termasuk yang mendapatkan nikmat Pandemi Covid-19.

“Saya katakan demikian, karena selama Pandemi Covid-19,  di Kota Bogor okupansi hotel turun tapi tidak banyak.  Iya, okupansi hotel yang paling bagus itu Bogor sudah 70 persen, di Kota Bandung saja baru 50 persen,” ungkap Herman.

Tidak hanya itu, dalam satu kesempatan Herman menyatakan mendapatkan protes dari DPC karena adanya keputusan menteri keuangan yang tidak berimbang dengan daerah lain.

BACA JUGA: BPD PHRI Jabar LPK AMA Institute Gelar Pelatihan Housekeeping, Ini yang Mau Dicapai

“ Kenapa Bogor ini ramai, kalau datang ke Bogor dikasih biaya transportasi 300 ribu. Kalau ke Bandung biaya transportasi 150 ribu. Yang dapat untung itu Bogor, Bekasi, Tanggerang. Ke direktur BI saya minta agar ada pemerataan biaya transportasi,” tegasnya.

Dikatakan Herman, kontribusi sektor akomodasi dan restoran Kota Bogor cukup besar sehingga wajar jka PHRI Kota Bogor meminta bantuan untuk kantor sekretariat ke Pemkot Bogor.

“Kalau PHRI Jabar kantor sekretariatnya, kami beli lahan dan bikin tujuh lantai. Kita butuh kebijakan pemerintah yang mendukung pengusaha dalam upaya terus meningkatakan pendapatan dari sector pariwisata,” ungkapnya.

dr. Yuno Abeta Lahay, Ketua PHRI Kota Bogor Periode 2022-2027. Foto: Ist

Sekda Sebut PHRI Memiliki Peran Penting

Sementara, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati mengucapkan selamat kepada Yuno Abeta Lahay dan mengapresiasi jajaran pengurus PHRI Kota Bogor dibawah kepemimpinan Yuno Abeta Lahay.

BACA JUGA: PHRI Kabupaten Bogor Siap DititipiHotel Novotel yang Disita Satgas BLBI

Syarifah mengungkapkan, keberadaan PHRI memberikan peran penting, terutama dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Kedepan, tantangan akan lebih berat karena saat ini baru berdiri dari kondisi terpuruk paska pandemi.

Mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih semangat, karena kan sudah terlihat harapannya, bisa meningkatkan okupansi, kemudian CHSE nya masih terus.

Ia juga berpesan, agar para pengusaha hotel dan restoran tetap harus menjaga keramahtamahan pelayanan sehingga masyarakat itu akan betah tinggal di Bogor untuk mengadakan kegiatan dan aktivitasnya.

BACA JUGA : Yuno Abeta Lahay Terpilih Kembali Sebagai Ketua PHRI Kota Bogor

Dampaknya untuk pemerintah pasti pajak akan meningkat.

“Pajaknya sudah membaik, sudah lebih bagus dari pada kondisi pandemi. Contohnya untuk hotel dulu Rp.95 miliar pada saat sebelum pandemic. Kemudian turun menjadi Rp49 miliar akibat pandemic. Dan, sekarang sudah diangka Rp50 miliar, kan baru setengah tahun. Mudah-mudahan dua kali lipat nya jadi melebihi target PAD di tahun ini,” jelasnya.

Segera Melengkapi Kepengurusan

Pengurus PHRI Kota Bogor Periode 2022-2027. Foto: Ist.

Ditempat yang sama, Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay mengatakan, setelah selesai dikukuhkan, akan segera dilengkapi kepengurusan.

BACA JUGA: PHRI Yogyakarta Mendorong PUTRI Bisa Ikut Menumbuhkan Pelaku UMKM

Dan untuk kepengurusan saat ini akan lebih diperbesar pada bidang-bidangnya, agar terwujud kaderisasi.

“Kita akan menggelar Rapat Kerja (Raker) setelah pengukuhan ini. Raker nanti untuk menetapkan rencana kerja paling tidak selama 5 tahun dan melahirkan program inovasi prioritas untuk memajukan organisasi,” kata Yuno yang saat ini memimpin PHRI untuk periode ke 2.

PHRI Kota Bogor juga memiliki program yang strategis yaitu tetap penguatan segment market yang tidak bergantung pada Kementerian dan lembaga.

Penguatan pembentukan market baru menjadi konsentrasi para pengurus.

Disamping itu, kolaborasi dan sinergitas akan terus dihangun dengan Pemkot Bogor, Yudikatif, Legoslatif dan lembaga lainnya.

Terutama dengan Pemkot Bogor dalam membantu PAD di sektor pajak hotel dan restoran.

BACA JUGA: Herman Muchtar: Pembangunan Budaya Lokal Harus Tepat Sasaran

“Untuk itu, kami meminta kepada Pemkot Bogor untuk bisa menguatkan kembali bisnis pariwisata dengan mengalokasikan anggaran. Memang kalau bicara antara keleluasaan penggunaan uang di sektor swasta dengan sektor goverment itu, beda mekanisme nya, sehingga memang kesulitan ketika kita mau cari titik temu,” tandasnya.

Namun demikian, Yuno menerangkan, selama ini pendapatan sektor perhotelan, pariwisata dan restoran, selalu memberikan pendapatan maksimal ke Kota Bogor.

“Sekarang sudah mulai balik di tengah tahun ini seperti bu sekda tadi sampaikan. Kalau di 2019 sebelum covid tengah tahunnya itu sudah di Rp50 miliar, sekarang lebih tinggi,” jelasnya.

“Harapannya bisa dua kali lipat di akhir tahun pada saat closing dan itu tentunya lebih tinggi sebelum covid di 2019 untuk hotel, untuk restoran juga sama tengah tahun 2022 ini udah mulai keliatan,” tutupnya. ***