Meski telah disewakan, Guntur memastikan akses publik dan masyarakat ke pulau yang berlokasi Selat Bali tersebut tetap disediakan. “Akses publik tetap disediakan. Jadi tidak benar bahwa nanti masyarakat umum tidak bisa masuk ke Pulau Tabuhan,” tegasnya.

Selain itu, masih menurut Guntur, pengembangan dengan menggandeng pelaku pariwisata internasional dilakukan karena pengelolaan pulau berpasir putih itu memerlukan biaya besar. Misalnya untuk sarana air bersih (destilasi), listrik, hingga restorasi terumbu karang yang mati.

“Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menghitung matang. Sedangkan dari aspek lingkungan, pengelolaan Pulau Tabuhan ini mengacu konsep ekoturisme dan menjaga keselarasan lingkungan,” ucapnya.

Pengelolaan Pulau Tabuhan juga sebagai upaya Pemkab Banyuwangi untuk menyelamatkan luasan pulau yang semakin berkurang akibat abrasi. Luasan Pulau Tabuhan saat ini hanya sekitar 5,3 hektar, padahal pada tahun 2001 luasan pulau tersebut sebesar 7 hektar.

“Pihak pengelola harus bisa mengelola pulau tersebut secara profesional. Salah satunya, didorong untuk membangun infrastruktur yang berfungsi untuk menghambat adanya abrasi,” pungkas Guntur.***(IG)