KLIKNUSAE.com — Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Iendra Sofyan, menekankan pentingnya sebuah keseimbangan. Yakni, antara kebebasan berekspresi dan kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Ruang Dialog & Wicara Ekraf Bandung yang digelar di The Hallway Space Pasar Kosambi, Jumat, 3 April 2026.

Kegiatan bertema “Menjembatani Kreativitas dan Hukum dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif” ini merupakan inisiatif Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.

Forum tersebut menghadirkan beragam pemangku kepentingan. Termasuk perwakilan pegiat kekayaan intelektual dan Asosiasi Perusahaan Film Indonesia.

Dalam forum itu, Iendra menggarisbawahi salah satu tantangan utama sektor ekonomi kreatif yakni menyelaraskan nilai-nilai kreatif yang bersifat intangible dengan kerangka regulasi yang terukur.

Menurut dia, produk kreatif tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar mark up nilai ekonomi. Karena di dalamnya terkandung ide, proses, hingga pengalaman yang kompleks.

“Nilai kreatif tidak dapat direduksi menjadi angka semata. Ia mencakup dimensi gagasan dan proses yang perlu dihargai secara utuh,” ujarnya.

BACA JUGA: Kadisbudpar Iendra Sofyan Dorong Cirebon Jadi Malioboro-nya Jawa Barat

Diskusi tersebut juga menegaskan bahwa kreativitas dan aturan bukanlah dua kutub yang saling bertentangan.

Keduanya, kata Iendra, justru harus dijembatani agar ekosistem ekonomi kreatif tetap memberi ruang inovasi sekaligus menjamin akuntabilitas.

“Ekonomi kreatif harus dirancang dengan perencanaan yang jelas dan terukur, serta didukung standar yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Ke depan, Iendra menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam membangun ekosistem ekraf yang sehat.

Selain itu, dibutuhkan pedoman yang adaptif agar kebijakan mampu mengikuti dinamika industri kreatif yang terus berkembang.

Dengan pendekatan tersebut, ia optimistis ekonomi kreatif di Jawa Barat dapat semakin tertata, sekaligus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. ***