KLIKNUSAE.com – Masa depan ekonomi Kota Bandung, kata Wali Kota Muhammad Farhan, akan ditentukan oleh seberapa kuat kota ini menata sektor jasa dan pariwisata.

Di hadapan pelaku industri pariwisata Jawa Barat yang berkumpul dalam Coffee Morning Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di STIEPAR Yapari, Kamis, 12 Februari 2026, Farhan menegaskan bahwa Bandung tak lagi bisa bertumpu pada sektor industri manufaktur seperti pada masa lalu.

Bandung, menurut Farhan, sedang berada di persimpangan arah pembangunan. Perubahan struktur ekonomi dari agroindustri, lalu tekstil, hingga jasa, membentuk watak kota yang hari ini dikenal sebagai pusat gaya hidup, pendidikan, dan rekreasi.

“Bandung sejak awal dirancang sebagai kota kosmopolitan berbasis industri, bukan kota kerajaan tradisional,” ujarnya.

Namun, pariwisata tak cukup hanya dijual dengan panorama kota dan ramainya pusat belanja.

Tantangan terbesar hari ini, kata Farhan, terletak pada kualitas layanan. Ia menilai daya saing Bandung dengan kota-kota besar lain di Indonesia akan sangat ditentukan oleh mutu pelayanan.

“Skill pelayanan harus naik kelas. Kita bersaing dengan destinasi wisata nasional,” katanya.

Sementara itu Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat, Herman, menilai forum Coffee Morning yang menghadirkan seluruh pelaku industri pariwisata menjadi ruang penting.

Paling tidak untuk merumuskan langkah-langkah strategis di tengah tantangan sektor pariwisata yang kian kompleks.

Menurut dia, industri pariwisata membutuhkan ruang dialog yang rutin dan setara antara pelaku usaha, pemerintah, serta lembaga pendukung.

Bukan Sekadar Silahturahmi

“Forum seperti ini bukan sekadar ajang silaturahmi. Ini ruang untuk menyamakan persepsi. Membaca situasi, dan merumuskan apa yang harus kita lakukan bersama,” ujar Herman di sela kegiatan Coffee Morning yang dihadiri pelaku usaha perhotelan, restoran, biro perjalanan, hingga pengelola destinasi.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Herman, keseragaman data menjadi prasyarat utama dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata yang tepat sasaran.

“Di sini juga ada Kepala BPS Jawa Barat. Ini kan hal baik untuk berkolaborasi dalam pendataan. Bagaimana agar data yang dikeluarkan BPS bisa sejalan dengan data Dinas Pariwisata dan pelaku usaha,” kata Herman.

Perbedaan angka kunjungan wisatawan, lama tinggal, hingga tingkat okupansi kerap menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku industri.

Ketidaksinkronan data itu, kata Herman, berpotensi membuat kebijakan tidak tepat sasaran.

Ia berharap forum Coffee Morning dapat menjadi medium untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Menurut Herman, tantangan pariwisata Jawa Barat saat ini tidak hanya soal promosi, tetapi juga menyangkut kualitas data, arah kebijakan, dan kepastian dukungan pemerintah daerah.

Berbasis Data

Tanpa peta jalan yang disusun berbasis data yang sama, upaya pemulihan dan penguatan pariwisata dikhawatirkan berjalan parsial.

GIPI Jawa Barat mendorong agar forum semacam ini digelar secara berkala dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

“Kalau semua duduk bersama, persoalan bisa dipetakan lebih jernih. Dari situ baru bisa dirumuskan langkah konkret menghadapi situasi yang terus berubah,” ujarnya.

Maish kata Farhan, pihaklnya memuji konsistensi STIEPAR Yapari sebagai lembaga pendidikan pariwisata yang terus mencetak tenaga kerja untuk industri jasa.

Bagi Farhan, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama bagi pariwisata yang berkelas.

Tanpa layanan yang prima, pariwisata hanya akan menjadi komoditas murah yang mudah ditinggalkan wisatawan.

Di sisi tata kelola, Farhan menyinggung perlunya pemisahan nomenklatur antara sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif di tingkat pemerintah daerah.

Menurut dia, penggabungan ketiga sektor itu dalam satu struktur birokrasi membuat fokus kebijakan menjadi kabur.

Penataan Ulang Nomenklatur

Tahun depan, Pemerintah Kota Bandung berencana mengajukan penataan ulang nomenklatur agar sektor kebudayaan dapat berdiri lebih mandiri.

Budaya fisik kota terutama arsitektur dinilai Farhan sebagai identitas Bandung yang tak boleh larut dalam arus komersialisasi.

Jejak sejarah Bandung sebagai kota modern dengan warisan bangunan kolonial dan tata kota Eropa perlu dijaga di tengah ekspansi kawasan wisata dan pusat perdagangan.

Sementara itu, soal penataan kawasan, Farhan menyinggung rencana penyesuaian konsep Teras Cihampelas.

Kawasan yang semula diproyeksikan sebagai ikon wisata urban itu dinilai perlu dikembalikan pada karakter awalnya sebagai pusat perdagangan.

Penataan ulang akan dilakukan dengan tetap mempertahankan pepohonan yang selama ini menjadi penanda wajah Bandung.

Proses pembenahan, kata dia, harus dilakukan hati-hati dengan pendampingan hukum agar tak menimbulkan persoalan administrasi maupun potensi kerugian negara.

Farhan mengingatkan, sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah hingga sekitar Rp1,2 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi kota mendekati 8 persen.

Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi memukul keras sektor ini, membuat ekonomi Bandung terkontraksi hingga minus 3 persen.

Kini, pertumbuhan ekonomi mulai pulih di kisaran 5,85 persen, meski Farhan mengakui pemulihan itu belum sepenuhnya utuh.

Di tengah pemulihan yang belum rampung, Pemerintah Kota Bandung memilih menaruh perhatian pada penguatan jaring pengaman sosial.

Pekerja pariwisata yang banyak berada di sektor informal dan gig economy menjadi kelompok rentan saat krisis.

Oleh sebab itu, pemerintah mendorong skema perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan agar mereka memiliki perlindungan dasar ketika sektor jasa kembali goyah.

Ke depan, Farhan ingin menggeser orientasi pariwisata Bandung ke segmen menengah-atas.

Pariwisata kelas tinggi, menurut dia, tak sekadar soal harga mahal, melainkan tentang kualitas pengalaman.

Wisata kesehatan, wisata edukasi, dan sport tourism menjadi sektor yang hendak didorong.

Bandung, kata Farhan, sudah mulai dikenal lewat rumah sakit estetika berstandar tinggi, potensi wisata berbasis kampus. Serta kawasan Stadion Siliwangi dan pengembangan GBLA sebagai pusat sport tourism terpadu.

“Bandung harus mampu menghadirkan pengalaman wisata kelas tinggi tanpa kehilangan identitasnya,” ujarnya.

Ia menekankan, penguatan pariwisata kota hanya mungkin tercapai jika ada kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan investor.

Pertunjukan budaya dan produk kreatif juga perlu dikembangkan agar Bandung tak sekadar menjadi kota singgah, melainkan destinasi dengan pengalaman yang berlapis.

Di akhir sambutannya, Farhan menyampaikan apresiasi kepada GIPI Jawa Barat serta para pelaku industri transportasi, perhotelan, dan pendidikan pariwisata.

“Pariwisata bukan kepentingan satu pihak. Ia kebutuhan bersama yang mesti dibangun secara berkelanjutan,” katanya.

Forum Coffee Morning kali ini dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Iendra Sofyan.

Kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati,Kepala BPS Kota Bandung Samsiran.

Para elaku usaha perhotelan, restoran, biro perjalanan, hingga pengelola destinasi.***