KLIKNUSAE.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak keras upaya mendorong penerbangan umrah dari Bandara Kertajati dengan cara melibatkan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menegaskan tidak setuju jika ASN diarahkan atau bahkan diwajibkan menggunakan bandara tersebut demi meningkatkan aktivitas penerbangan.

“Kita mau dorong umrah di Kertajati, tapi harus mengerahkan ASN. Saya tidak setuju. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial,” tegas Dedi dalam unggahan video di kanal YouTube-nya Kang Dedi Mulyadi, Minggu 4 Januari 2025.

Menurut Dedi, pendekatan tersebut tidak sehat dan tidak berkelanjutan.

Ia menilai, jika operasional bandara hanya bisa berjalan dengan kewajiban ASN, maka Kertajati tidak akan berkembang secara alami sebagai entitas bisnis.

“Kalau hari ini ASN diterbangkan, besok mau diterbangkan lagi ASN lagi? Kan tidak bisa. Ini kurang sehat,” katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat harus digunakan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menolak penggunaan anggaran untuk kegiatan yang bersifat mercusuar namun minim dampak ekonomi.

“APBD Provinsi Jawa Barat harus memiliki manfaat bagi kepentingan rakyat. Tidak boleh membiayai kegiatan yang terus bersifat mercusuar,” ujarnya.

Sebagai langkah solusi, Dedi menyatakan akan menyampaikan langsung kepada pemerintah pusat.

Tujuannya, agar pengelolaan Bandara Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Ia bahkan mengusulkan skema tukar kelola.

“Saya akan menemui jajaran pemerintah pusat, Pak Menhan, Kepala Bappenas. Kita ingin sampaikan bahwa Kertajati ini kita serahkan,” kata Dedi.

BACA JUGA: Jalan Lurus Gubernur Dedi Mulyadi Menyudahi Ilusi Kertajati

Menjadi Pangkalan Udara

Ia mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pangkalan udara pertahanan TNI Angkatan Udara sekaligus kawasan industri pertahanan dalam negeri.

Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengelola Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

“Kertajati menjadi pangkalan TNI AU plus industri pertahanan. Jawa Barat mengelola Husein,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Dedi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional BIJB Kertajati yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun.

Dari total biaya tersebut, sekitar Rp50 miliar digunakan untuk kebutuhan manajemen operasional bandara.

Menurutnya, anggaran besar itu tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat Jawa Barat.

Karena itu, ia menilai pembiayaan operasional Bandara Kertajati perlu dihentikan sementara waktu.

“Kita harus jujur. Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak,” pungkasnya. ***