KLIKNUSAE.com – Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih bersikap waspada tanpa panik.

Stok bahan pokok, kata pemerintah, berada dalam kondisi aman. Namun, sejarah selalu mengajarkan satu hal, akhir tahun kerap menjadi musim harga bergejolak.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menyebut sejumlah komoditas tetap menjadi perhatian.

Bawang merah, cabai, minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras termasuk barang yang fluktuasinya sulit ditebak.

Untuk ayam dan telur, Jawa Barat justru berada di posisi surplus. Provinsi ini selama ini menjadi salah satu pemasok utama ke wilayah lain, termasuk Jakarta.

Namun, muncul tantangan baru: kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengonsumsi komoditas tersebut setiap hari.

Pemerintah daerah kini memastikan kebutuhan program nasional itu tak menggerus pasokan pasar.

“Koordinasi menjadi kunci agar kebutuhan harian MBG tetap terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas stok,” ujar Nining di Bandung, Jumat, 12 Desember 2025.

Upaya meredam gejolak harga tak berhenti pada koordinasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan sejumlah intervensi pasar.

Untuk beras, misalnya, pemerintah menggandeng Bulog menyalurkan Beras SPHP kualitas medium.

Beras ini dilepas ke pasar rakyat, ritel modern, hingga outlet pangan milik pemerintah dengan harga sesuai HET—Rp 62.500 per lima kilogram.

BACA JUGA: Pemerintah Turunkan Tarif Tiket Pesawat Jelang Natal dan Tahun Baru

Gerakan Pangan Murah

Selain itu, Gerakan Pangan Murah digelar besar-besaran. Sepanjang Desember, program ini dijadwalkan berlangsung 300 kali. Melibatkan dana APBN, APBD provinsi, kabupaten-kota, serta dukungan pihak swasta.

Langkah yang paling terasa di tingkat rumah tangga adalah Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI).

Program ini menyasar kecamatan dengan daya beli rendah di seluruh Jawa Barat, khususnya pada pekan ketiga Desember.

Dalam satu paket, warga memperoleh beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu.

Jika harga pasar paket itu menembus hampir Rp 100 ribu, pemerintah memangkasnya drastis.

Warga cukup membayar Rp 40 ribu per paket, dengan target lebih dari 100 ribu penerima manfaat.

Distribusi minyak goreng, khususnya Minyakita, juga diperkuat. Bulog dan ID Food ditugaskan mempercepat penyaluran dengan target minimal 35 persen dari total distribusi nasional.

Hal ini  agar barang cepat sampai ke konsumen.

Musim hujan menjadi tantangan lain. Ancaman gagal panen cabai diantisipasi dengan penyerapan hasil produksi di sentra-sentra utama.

Bulan ini, panen cabai merah diperkirakan mencapai lebih dari 14 ribu ton, sementara cabai rawit merah sekitar 6.400 ton, tersebar di sejumlah daerah produsen utama.

Di luar pangan, pemerintah daerah juga memantau stok BBM dan LPG. Koordinasi dengan Pertamina diperketat. Terutama untuk kawasan wisata dan wilayah rawan bencana yang kerap mengalami lonjakan konsumsi saat libur panjang.

Di tengah berbagai langkah itu, pemerintah mengingatkan satu hal sederhana kepada warga: tidak perlu belanja berlebihan.

“Belanjalah sesuai kebutuhan. Jangan menimbun,” kata Nining.

Pengawasan distribusi akan dilakukan bersama Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri.

Pemerintah berharap stabilitas harga tak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesadaran konsumen. Di ujung tahun, dapur warga dijaga agar tetap hangat—tanpa perlu gaduh. ***