Pemkot Bandung Jaga Stabilitas di Tengah Kasus Hukum Wakil Wali Kota
KLIKNUSAE.com – Pemerintah Kota Bandung tetap jaga stabilitas roda pemerintahan setelah Wakil Wali Kota Bandung, yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung, ditetapkan sebagai tersangka.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa proses hukum tersebut berada sepenuhnya dalam ranah aparat penegak hukum.
“Proses itu independen. Kami fokus menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu,” ujarnya, Rabu, 10 Desember 2025.
Farhan menyebut Pemkot tengah memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai upaya menjaga integritas tata kelola.
Ia meminta publik tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari lembaga berwenang.
“Kami memberi ruang penuh bagi penyidik bekerja secara profesional,” katanya.
Menurut Farhan, dinamika hukum itu tak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia memahami kegelisahan masyarakat, namun memastikan layanan publik tetap berjalan seperti biasa.
“Pemerintahan dalam kondisi stabil,” ujarnya.
Ia pun menginstruksikan Sekretaris Daerah memperkuat koordinasi harian agar seluruh perangkat daerah tetap bekerja sesuai ritme.
Pemkot, kata Farhan, menjadikan situasi ini sebagai momentum mempercepat penguatan sistem pengawasan.
Evaluasi SOP layanan publik, optimalisasi Inspektorat, hingga digitalisasi proses administrasi kembali didorong untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan.
Sementara itu penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga menjadi prioritas.
Layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga layanan dasar lainnya dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan.
Koordinasi lintas perangkat daerah ditingkatkan untuk menjaga responsivitas pemerintahan.
“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga mendapatkan layanan terbaik,” kata Farhan.
Pemkot Bandung juga membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, hingga aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola daerah.
Farhan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk tidak berkompromi terhadap integritas.
“Kami terus membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan melayani. Fokus kami tetap pada pelayanan publik,” katanya menutup pernyataan. ***



