KLIKNUSAE.com — Kota Bekasi resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II tahun 2026 Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat.

Penetapan itu disahkan dalam forum Rakerda I yang digelar di Grand Tryas Hotel, Kota Cirebon, Rabu, 26 November 2025.

Keputusan muncul setelah pimpinan sidang pleno meminta pandangan umum dari seluruh peserta.

Ketika Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, menanyakan kesiapan daerah untuk menjadi tuan rumah, Ketua BPC PHRI Kota Bekasi, Yogi Kurniawan, langsung menyatakan siap.

“Bagaimana, apakah ada daerah yang juga siap menjadi tuan rumah Rakerda II?” tanya Dodi kepada forum.

Seluruh peserta kemudian menyatakan persetujuan bulat agar Kota Bekasi menjadi penyelenggara Rakerda tahun depan.

Rakerda I BPD PHRI Jawa Barat 2025 sendiri berlangsung sukses. Seluruh BPC PHRI se-Jawa Barat hadir, baik dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pada Selasa, 25 November, maupun saat Rakerda pada hari berikutnya.

Kiri-kanan: Ketua BPD PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi, Wali Kota Cirebon Effendi Edo,Dewan Pembina PHRI Jawa Barat Henry Husada dan Ketua BPC PHRI Kota Cirebon Imam Reza Hakiki saat sesi foto bersama, Rabu 26 November 2025. (Foto: Kliknusae.com/Adhi)

Pembukaan Rakerda dihadiri Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Ketua GIPI Jawa Barat Herman Muchtar, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Iendra Sofyan, serta sejumlah tamu undangan.

Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakerda digelar untuk mengevaluasi program tahun 2025 serta mematangkan program kerja tahun 2026.

Agenda Organisasi

Namun di balik agenda organisasi, Dodi menyoroti kondisi industri perhotelan Jawa Barat yang sedang menghadapi tekanan berat.

“Saat ini bisnis hotel mengalami tantangan yang cukup besar. Ini terjadi secara nasional,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 membuat sektor perhotelan kembali melemah setelah sempat bangkit pascapandemi.

Kiri-kanan: Ketua BPC PHRI Kota Cirebon Imam Reza Hakiki, Ketua BPC PHRI Kabupaten Bekasi dr. Tuti Yasin, Ketua BPC PHRI Kota Bekasi Yogi Kurniawan dan Ketua BPD PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi ketika serah terima tuan rumah Rakerda II BPD PHRI Jawa Barat 2026. (Foto: Kliknusae.com/Adhi)

Aktivitas pemerintah yang biasanya menjadi penopang okupansi berkurang drastis.

“Hotel kini hanya mengandalkan tamu dari online travel agent, karena sektor pemerintahan pun masih terdampak efisiensi,” kata Dodi.

Meskipun beberapa kota besar mulai merasakan kelonggaran, hotel-hotel di daerah belum merasakan dampaknya.

Kontribusi MICE

Kontribusi sektor MICE yang biasanya signifikan kini hanya sekitar 40 persen.

Data yang disampaikan Dodi menunjukkan penurunan okupansi hampir di seluruh daerah.

“Cirebon yang biasanya di angka 80—90 persen, sekarang hanya 40—50 persen,” ungkapnya.

Di Bogor, beberapa hotel bahkan tutup hingga dijual, sementara sejumlah lainnya melakukan PHK karena tekanan okupansi.

Sesi foto bersama peserta Rakerda I BPD PHRI Jawa Barat 2025. (Foto: Adhi)

Selain faktor kebijakan pemerintah, lesunya daya beli masyarakat serta larangan study tour turut memperberat kondisi.

Meski demikian, Dodi menegaskan pelaku perhotelan tidak seharusnya menggantungkan harapan pada kegiatan study tour.

“Kami mendukung perbaikan sistem study tour demi pariwisata yang lebih baik,” ujarnya.

Namun demikian, regulasi study tour juga harus lebih fleksibel dengan memperbaiki program yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

BPD PHRI Jawa Barat mendorong pelaku usaha untuk memaksimalkan pasar korporasi, memperkuat sistem digital, serta mengoptimalkan pemanfaatan platform online travel agent.

Pihaknya juga berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang memberi “angin segar” bagi pelaku industri perhotelan pada tahun mendatang.

“Kami belum tahu bagaimana kondisi tahun depan. Tantangannya berat. Semoga ada kebijakan baru dari pemerintah,” tutup Dodi. ***