KLIKNUSAE.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan tampak berhenti sejenak sebelum membuka pidatonya di acara Konferensi Nasional Ketenagakerjaan  Call for Papers 2025.

Di hadapannya, ratusan akademisi, praktisi hukum, hingga pegiat isu perburuhan dari berbagai daerah Erwan menegaskan pentingnya ekonomi berkelanjutan.

“Forum ini bukan hanya akademis, tapi juga praktis,” ujar Erwan di Ballroom Hotel Mercure Karawang, Senin siang, 17 November 2025.

Sebuah forum yang digagas Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) berkejasama dengan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) ini.

Ia menilai Karawang yang dikenal sebagai jantung kawasan industri nasional adalah laboratorium nyata bagi dinamika ketenagakerjaan.

Mulai  dari hubungan industrial, jaminan sosial, hingga perebutan keterampilan dalam ekosistem digital yang terus melaju.

Erwan menyadari bahwa dunia kerja tengah berada dalam fase pergeseran besar.

Digitalisasi, gig economy, fleksibilitas kerja, dan membesarnya sektor informal telah mengguncang struktur lama.

Harus Adaptif

Regulasi, katanya, tak lagi bisa bersandar pada kepastian statis.

“Regulasi ketenagakerjaan harus adaptif, adil, dan mampu melindungi semua pekerja, terutama mereka yang bekerja di luar sistem formal,” ujarnya.

Menurut Erwan, negara tak boleh berhenti pada fungsi normatif. Ia menegaskan amanat konstitusi negara juga penjaga martabat manusia.

Karena itu, konsep kerja layak bukan hanya soal gaji, tapi juga keselamatan, kompetensi, perlindungan sosial, dan kepastian hukum.

Di Jawa Barat, sejumlah langkah strategis telah disiapkan. Dari perluasan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, penguatan pendidikan vokasi, hingga revitalisasi dialog tripartit.

“Kami percaya, pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan jika hubungan industrialnya sehat dan berkeadilan,” ujarnya.

Call for papers yang diselenggarakan dalam konferensi ini, kata Erwan, menjadi ruang penting untuk menghadirkan gagasan baru yang bisa memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan.

Pemda Jabar, ia klaim, terbuka untuk mengadopsi hasil kajian akademik agar menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi dan program daerah.

Erwan berharap, forum ini tak berhenti sebagai diskusi satu arah. Ia menginginkan lahirnya rekomendasi konkret yang bisa menjadi rujukan, baik bagi pemerintah daerah maupun pusat.

“Saya berharap konferensi ini bisa melahirkan gagasan progresif yang relevan dengan dinamika pasar kerja,” katanya.

Di ujung pidatonya, Erwan menyiratkan pesan filosofis. Hukum, menurutnya, harus menjadi pilar pembangunan.

“Bukan sekadar instrumen normatif, tetapi jembatan menuju kesejahteraan dan perlindungan sosial secara menyeluruh.”

Ia pun menutup acara dengan harapan: konferensi ini menjadi “lahan subur” bagi ilmu pengetahuan baru, kebijakan publik yang lebih progresif, dan hubungan industrial yang kian harmonis.

“Selamat berkonferensi,” ujar Erwan, sebelum turun dari podium. ***