Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Penataan DAS Jadi Prioritas di Jawa Barat

KLIKNUSAE.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan penataan DAS (daerah aliran sungai)  menjadi prioritas kepemimpinannya di Jawa Barat.

Target ini sebagai komitmen dirinya untuk membenahi wajah ruang publik di provinsi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Dari normalisasi daerah aliran sungai hingga pembenahan gerbang tol, seluruhnya, kata dia, mesti bergerak bersamaan dan dituntaskan lewat kerja nyata, bukan deretan rapat yang tak berujung.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS serta Penataan Areal Marka Jalan Nasional dan Gerbang Tol di Gedung Singaperbangsa, Karawang, Kamis sore, 13 November 2025.

“Ini momentum yang baik dan strategis. Normalisasi sungai sampai penataan jaringan jalan, baik tol, nasional, provinsi dan  kabupaten mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat,” ujar KDM, sapaan Dedi.

Ia mencontohkan penataan DAS Karangligar di Karawang yang, menurutnya, sudah memasuki tahap final sebelum eksekusi.

Akses jalan dari kawasan perumahan Resinda, tutur KDM, kini telah terbuka.

“Mesin segera dipasang, pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten sudah selesai. Jadi tinggal mulai,” katanya.

KDM tak ingin urusan banjir hanya berhenti pada rekomendasi rapat.

“Banjir bukan diselesaikan dengan rapat, tapi dengan pekerjaan,” ujarnya, menegaskan.

Desa Karangligar di Kecamatan Telukjambe Barat memang saban tahun diterjang genangan, dan penataan DAS dianggap sebagai instrumen penting memotong risiko itu.

Menurut dia, kendala teknis yang tersisa bukan lagi soal administrasi, melainkan tempo kerja kontraktor.

“Kalau lamanya pekerjaan, ya tanya ke kontraktor. Ini kan pekerjaan PU Pusat,” ucapnya.

Sikap intervensif KDM juga terlihat dalam proyek-proyek lain. Gerbang Tol Karawang Barat, yang semula akan digarap pemerintah kabupaten, kini diambil alih Pemprov Jabar.

Begitu pula pembangunan jembatan penghubung Purwakarta–Subang yang masuk daftar pekerjaan langsung pemerintah provinsi.

“Dukungan provinsi bukan sekadar kucuran uang, tapi pekerjaan konkret,” kata KDM menutup pernyataanya. ***

Share this Post:

Berita Terkait

Berita Lainnya