KLIKNUSAE.com  – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak ingin pemangkasan TKD (Transfer ke Daerah) membuat roda birokrasi tersendat.

Ia memilih menyesuaikan diri. Salah satunya, dengan mengatur ulang waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pegawai akan kita atur waktu kerjanya. Karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi pula beban biaya,” ujar Dedi, usai menghadiri Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian di Makara Art Center, Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 21 Oktober 2025.

Dedi, yang akrab disapa KDM, menilai langkah efisiensi itu perlu agar belanja daerah tetap terkendali.

Tak hanya soal jam kerja, Pemprov Jabar juga memangkas sejumlah pos rutin, termasuk perjalanan dinas dan penggunaan listrik serta air.

BACA JUGA: Minat Wisman Malaysia dan Singapura ke Bandung Masih Tinggi, Tapi Lewat Mana?

“Seluruh dana perjalanan dinas kita sisakan hanya 25 sampai 10 persen,” kata Dedi.

Meski berbagai pos anggaran dipangkas, Dedi memastikan hal itu tak akan mengganggu kinerja aparatur sipil negara.

Ia menegaskan, semangat kerja tetap harus dijaga meski anggaran menipis.

Menariknya, di tengah kebijakan efisiensi itu, anggaran pembangunan justru naik hingga 50 persen.

“Kita akan terus menghadirkan fasilitas umum baru,” ujarnya.

Dedi mengaku, sebagai kepala daerah yang juga perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ia tak bisa menolak keputusan pemangkasan TKD.

Namun, ia menegaskan, kebijakan pusat bukan sekadar untuk diterima begitu saja.

“Sebagai gubernur, kita harus menerima keputusan apa pun. Tapi penerimaan itu juga harus diiringi perubahan—cara berpikir dan cara bertindak,” tutur Dedi menutup pembicaraan. ***