KLIKNUSAE.com – Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Udara Indonesia (APJAPI) Alvin Lie menilai kebijakan penutupan Bandara Husein Sastranegara belum sepenuhnya efektif.

Termasuk, pemindahan seluruh penerbangan komersial ke Bandara Internasional Kertajati, Majalengka.

Ia pun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan membuka kembali Husein Sastranegara untuk penerbangan komersial lintas pulau.

“Yang bisa dijalani di Bandara Husein Bandung ya dijalani dulu. Kertajati tetap jalan, toh sudah ada rencana untuk MRO (Pemeliharaan, Perbaikan, dan Operasi), industrial park dan sebagainya. Kebutuhan orang Bandung jangan dikorbankan hanya demi Kertajati,” kata Alvin, Senin 20 Oktober 2025.

Menurutnya, keberadaan Bandara Husein masih dibutuhkan masyarakat Bandung dan sekitarnya yang membutuhkan akses penerbangan cepat ke berbagai wilayah di Indonesia.

Alvin menilai pemaksaan pemindahan seluruh aktivitas penerbangan ke Kertajati justru menyulitkan mobilitas warga karena faktor jarak dan aksesibilitas.

BACA JUGA: Jika Kota Bandung Tak Ingin BangkrutLebih Dalam, Hidupkan Dulu Bandara Husein

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Udara Indonesia (APJAPI) Alvin Lie. (Instagram/@alvinlie21)

Lebih jauh, Alvin mengkritik kecenderungan pembangunan bandara di berbagai daerah yang dinilainya lebih berorientasi pada kepentingan politik ketimbang kebutuhan masyarakat.

“Ini konsekuensi dari sebuah keputusan yang politis. Saya juga ingin melihat dulu kajian kelaikannya seperti apa. Jelas itu kepentingan politik, dan ini yang sangat saya sayangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak bandara di Indonesia dibangun semata untuk menunjukkan prestasi politik tanpa memperhitungkan tingkat permintaan dan kelayakan operasional.

“Banyak bandara yang dibangun landasan utamanya sebagai prestasi politik, bukan karena ada demand,” kata Alvin.

Menurut Alvin, langkah yang lebih realistis adalah menjalankan kedua bandara secara bersamaan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

“Sambil memastikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar simbol politik,” pungkas Alvin.