KLIKNUSAE.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerukan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus-kasus kriminal.

Terutama yang dilatarbelakangi keterpaksaan dan persoalan ekonomi.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di halaman Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa 1 Juli 2025.

Dalam pidatonya, Dedi menekankan bahwa tidak semua pelanggaran hukum harus diselesaikan dengan pemidanaan yang kaku.

Ia menyoroti fenomena kriminalitas yang dilakukan warga karena himpitan ekonomi, seperti pencurian kecil atau tindak pidana ringan lainnya.

“Sering kali, pelaku bukanlah orang jahat, tapi orang yang sedang terdesak oleh keadaan. Maka hukum harus memberi ruang untuk keadilan yang lebih manusiawi,” ujar Dedi.

Dalam kesempatan tersebut, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.

Dimana selama ini, menurutnya,  telah menunjukkan kinerja humanis hingga tingkat polsek dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

“Saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar yang hari ini seluruh kepolisian berulang tahun. Dan Polda Jabar sudah terlihat sebagai jajaran polisi daerah yang humanis. Itu, terdistribusi sampai tingkat polsek dan Bhabinkamtibmas,” ujar KDM ditemui usai acara.

KDM juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri, juga dengan berbagai unsur Forkopimda.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi di Jabar berjalan efektif, meskipun jarang dilakukan melalui rapat resmi.

“Kami ini Forkopimda nggak pernah rapat, tetapi dalam setiap waktu selalu bertukar informasi melalui WhatsApp,” ungkapnya.

“Dan saya setiap ada perkembangan yang terjadi di media sosial, saya cepat berkirim ke Pak Kapolda dan langsung direspons. Tidak lama biasanya hanya beberapa jam sudah ada tindakan,” sambung KDM.

Kasus di Cikuda

Beberapa contoh respons cepat tersebut, di antaranya penanganan kasus di Cikuda. Kemudian, peristiwa geng motor di Bandung dan Cirebon. Hingga kasus terbaru di Desa Citangkul-Cidahu, Sukabumi.

KDM menegaskan pentingnya pembagian peran dalam menyelesaikan masalah.

Menurutnya, Kapolda berfokus pada aspek hukum bersama Kajati dan Pengadilan Tinggi, DPRD pada aspek politik. Sementara dirinya bertugas menyelesaikan persoalan sosial.

“Penegakan jalan, problem sosial kita selesaikan. Hari ini saya ingin meningkatkan pada kerja sama. Misalnya begini, kalau di sebuah daerah ada peristiwa kriminal. Kasus itu karena keterpaksaan, problem ekonomi, saya ingin restorative justice berjalan,” ujar KDM.

“Nanti gubernur turun untuk menyelesaikan problem sosial tersebut. Aspek hukumnya tetap berjalan. Tetapi pertimbangan-pertimbangan kepentingan sosialnya menjadi pertimbangan utama,” imbuhnya.

Sementara itu Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dan Forkopimda yang telah membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Alhamdulillah, kami merayakan Hari Bhayangkara Ke-79 berkat dukungan masyarakat dan Forkopimda. Kami mohon bimbingan dan koreksi agar ke depan bisa mewujudkan Polri yang presisi menuju Indonesia Emas 2045 dan Jabar Istimewa,” ujar Rudi.

Kapolda juga menegaskan bahwa sinergi di Jawa Barat sangat solid, bahkan menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi sering menjadi pihak yang menantang langsung setiap kali ada persoalan di lapangan.

“Ini Pak Gubernur selalu me-challenge saya apabila ditemukan sesuatu ketidakbenaran atau ketidaktertiban,” tegasnya.

Hal ini menjadi tantangan buat dirinya, juga suatu kehormatan untuk bisa segera merespons.

“Alhamdulillah, berkat dukungan anggota saya seluruhnya, Polda Jabar dan masyarakat, akhirnya yang di-challenge oleh Pak Gubernur dapat kita selesaikan,” tandasnya. ***