KLIKNUSAE.com – Musim kunjungan kembali bergeliat di Bali. Data Dinas Pariwisata mencatat, sepanjang Januari hingga Februari 2025, sebanyak 1.013.700 wisatawan mancanegara memadati Pulau Dewata.

Angka itu naik 16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, ironi menyergap industri hotel. Tingkat okupansi hanya menyentuh 10–20 persen.

“Seharusnya okupansi naik. Tapi kenyataannya jauh dari harapan,” kata Sekretaris Jenderal PHRI Bali, Perry Markus, Senin, 28 April 2025.

Usut punya usut, banyak turis memilih akomodasi non-hotel. Mereka menginap di vila hingga rumah kos elite tanpa izin usaha, yang dikelola individu. Baik warga lokal maupun orang asing. Transaksinya pun tak terdeteksi: dilakukan secara pribadi, antar kenalan.

“Kadang dibilang numpang di rumah teman. Padahal, jelas-jelas itu tamu,” ujar Perry.

Ia menyebut, tarif hunian ilegal tak jauh beda dengan hotel. Daya tarik utamanya, privasi yang tinggi.

Fenomena ini, menurut PHRI, memukul pelaku industri hotel resmi yang tunduk pada regulasi dan beban pajak.

BACA JUGA: Menteri Pendidikan Perbolehkan Kembali Study Tour, KDM Ngotot Embung

Perry mendesak pemerintah turun tangan menertibkan akomodasi ilegal.

Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali tak tinggal diam.

Dinas Pariwisata Bali menggelar pertemuan dengan dinas kabupaten/kota serta asosiasi akomodasi pada Senin, 28 April 2025.

Forum tersebut menjadi ajang klarifikasi dan sinkronisasi data, menggandeng BPS dan Bank Indonesia Bali.

“Kami telaah tren ini atas arahan dari Kemenpar,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun.

Industri perhotelan kini menunggu langkah konkret. Agar geliat wisata tak hanya menyemarakkan jalan-jalan, tapi juga kamar-kamar hotel yang kini lengang. ***