KLIKNUSAE.com –   Sabtu siang, 26 April 2025, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima keluhan warga Cikarang yang terusir akibat proyek pelebaran sungai.

Sekitar tiga puluh kepala keluarga datang membawa tuntutan. Yakni, tempat tinggal baru, bantuan sandang-pangan, dan secercah harapan untuk masa depan yang lebih pasti.

Namun, di tengah deretan protes itu, suara lain muncul. Datang dari seorang pelajar SMA.

Ia menggugat kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang kegiatan study tour dan acara perpisahan sekolah.

Larangan yang belakangan ini menyulut kegelisahan di banyak sekolah.

Sementara itu Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menjawab lugas.

“Larangan itu bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi,” katanya.

Ia menuding praktik study tour selama ini sarat pungutan liar dan komersialisasi pendidikan yang membebani orang tua.

Menurut KDM, kegiatan perpisahan tetap boleh dilakukan asalkan tanpa campur tangan sekolah dan tidak bersifat memaksa.

“Kritik harus diarahkan kepada pemerintah yang abai pada pendidikan. Bukan terhadap kebijakan yang justru ingin membebaskan masyarakat dari tekanan biaya,” ujarnya, menekankan.

BACA JUGA: Bey Machmudin Lepas Tiento Run 2025, Dorong Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat

Lebih jauh, Dedi menginginkan generasi muda Jawa Barat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik.

“Bukan gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial,” katanya.

Soal bantuan untuk warga terdampak, Pemprov Jawa Barat bersama Bank Bjb Peduli menggelontorkan dana Rp10 juta per keluarga.

Dana ini cukup untuk mengontrak rumah setahun.

Namun Dedi menggarisbawahi, bantuan hanya diperuntukkan bagi korban sah, bukan bagi penghuni liar di tanah negara.

Pembangunan rumah tetap diupayakan, bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya populer. Tugas saya membimbing rakyat menuju kehidupan yang lebih baik,” kata KDM, sebelum menutup pertemuan. ***