RENCANA Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mereaktivasi jalur kereta sebagai upaya mendorong sektor pariwisata adalah langkah strategis yang patut diapresiasi.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah,  mana yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, pembukaan jalur kereta atau pembangunan ekosistem pariwisata?

Idealnya, keduanya tidak dipertentangkan, melainkan dilakukan secara paralel dan saling mendukung.

Namun jika harus memilih titik awal, maka pembangunan ekosistem pariwisata yang kokoh dan terintegrasi seharusnya menjadi prioritas utama.

Tanpa adanya destinasi yang menarik, layanan wisata yang profesional, serta kenyamanan dan kepastian hukum bagi investor, reaktivasi jalur kereta bisa berisiko.

Iya, berisko menjadi proyek infrastruktur yang tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan.

Kenyamanan investasi dan kepastian hukum menjadi fondasi utama agar terjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

Ketika pelaku usaha wisata merasa aman dan mendapatkan dukungan regulasi, maka mereka akan lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis.

BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Reaktivasi Jalur Kereta Bandung-Pangandaran

Insentif fiskal

Termasuk merancang dan menjual berbagai paket wisata yang menarik.

Pada titik ini, reaktivasi jalur kereta akan menjadi penguat yang memperbesar daya jangkau dan keterhubungan antar destinasi.

Dengan kata lain, jalur kereta sebaiknya menjadi pelengkap dari ekosistem yang sudah siap, bukan sebaliknya.

Pariwisata yang tumbuh di atas fondasi ekosistem yang sehat akan menarik lebih banyak wisatawan. Dan pada akhirnya menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang positif.

Jadi, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kenyamanan investasi dan kepastian hukum menjadi pondasi yang tidak boleh diabaikan.

Banyak pelaku usaha wisata, termasuk biro perjalanan, hotel, dan UMKM, membutuhkan kejelasan regulasi dan insentif agar mau berinvestasi dalam jangka panjang.

Tanpa kepastian ini, para pelaku usaha akan ragu dalam menyusun paket-paket wisata dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Kepastian dalam perizinan, insentif fiskal, perlindungan hukum atas investasi, hingga kebijakan pariwisata yang konsisten, merupakan prasyarat agar tercipta iklim usaha yang sehat dan menarik.

Jika hal ini tidak disiapkan terlebih dahulu, maka rute kereta yang telah direaktivasi justru tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. ***

Oleh: Adhi M Sasono

Editor in Chief