KLIKNUSAE.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penanganan banjir di wilayah Jabar akan berfokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.

Hal itu diungkapkan usai rakor penanganan banjir di wilayah Jabar bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, di Jakarta, Senin 17 Maret 2025.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.

Termasuk,  Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Gubernur Dedi menilai secara prinsip penanganan banjir di wilayah Jabar saat ini akan disiapkan penanganan jangka menengah. Dan,  fokus utamanya yaitu rehabilitasi bencana agar di kemudian hari tidak terulang kembali.

“Tetapi hari ini adalah kita bicaranya sudah pada teknis. Tidak lagi penanganan tanggap darurat menyiapkan bahan sembako. Atau kemudian menyiapkan alas tidur, alas selimut tapi kita fokus pada rehabilitasi bencana,” ungkap Dedi.

Sementara itu, Kementerian PU, Pemda Provinsi dan pemda kabupaten/kota akan bahu membahu menghadirkan sebuah tanggul di sepanjang sempadan sungai.

Dalam rakor tersebut dibahas pula mengenai penetapan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolektifkan. Yakni,  secara kolaborasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.

“Pertama penetepan lokasi (lahan pembangunan tanggul) tentunya kami harus siapkan dengan cepat. Yang keduanya pembiayaan,” papar Dedi.

“Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat pembiayaan oleh pemprov Jabar. Kemudian, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami,” sambungnya.

BACA JUGA: Empat Daerah di Jabar Bersatu Atasi Banjir, Daerah Mana Saja?

Penanganan Banjir Jangka Pendek

Maka dari itu, Dedi berharap kolaborasi yang telah disepakati pada hari ini diharapkan menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan tentunya penanganan ketahanan pangan.

“Mudah-mudahan seluruh kerangka kerja terpadu di kabinet Merah Putih ini adalah kerangka kerja untuk dua hal stimulusnya. Yang pertama adalah penanganan banjir,” katanya.

Kemudian, stimulus yang kedua yaitu penanganan ketahanan pangan. Karena efek dari sungai ujungnya adalah areal pertanian. Lalu, efek areal pertanian ujungnya adalah produktivitas beras,” jelas Dedi.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut penanggulangan banjir di kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, juga daerah lainnya akan diantisipasi dalam jangka menengah.

Modelnya, dengan menertibkan sempadan sungai yang didalamnya ada revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul dan bendungan.

“Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi. Ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama,” ungkapnya.

Sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah.

Nusron mengatakan, kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan.

Sehingga ditargetkan Juni 2025 sudah mulai proses pembangunan, baik itu normalisasi sungai berupa tanggup dan sempadan sungai.

“Hasil dari rapat hari ini kepala daerah komitmen dan kalau bisa penetapan penloknya itu harus selesai di pertengahan April,” tandasnya.

Sedangkan, pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei. Pada, bulan Juni sudah mulai proses pembangunan. Baik itu normalisasi sungai tanggul dan sempadan sungai maupun situ maupun irigasi dan bendungan. ***