Haryadi Sukamdani Terpilih Jadi Ketum GIPI, Ini yang akan Dilakukan
KLIKNUSAE.com – Haryadi Sukamdani terpilih sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) periode 2022-2027, Kamis petang 30 Juni 2022.
Haryadi terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) II GIPI yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.
Menurut rencana, pada pukul 18.00 WIB malam ini, ia akan dilantik langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Hal ini sesuai dengan AD dan ART GIPI, jika seseorang terpilih secara aklamasi, maka ia bisa ditetapkan atau dilantik langsung.
Begitu dikukuhkan sebagai Ketum GIPI, Haryadi-yang juga Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memaparkan visi dan misi dalam mengembang tugas organisasi GIPI ke depan.
BACA JUGA: Haryadi B Sukamdani Calon Tunggal Ketum GIPI, Sore Ini Dipilih
Dalam visinya, Haryadi–yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), ingin mengoptimalkan peran GIPI untuk menjadikan sektor pariwisata Indonesia menjadi unggulan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Termasuk menjadi terdepan di kawasan ASEAN.
Berikut rencana strategis DPP GIPI periode 2022-2027 yang disampaikan Haryadi dalam sambutannya:
- Konsolidasi Stakeholder Pariwisata Nasional
- Mendorong regulasi yang kondusif untuk sektor pariwisata
- Meningkatkan Kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja
- Mendorong pertumbuhan investasi pariwisata
Perluasan jariangan internasional.
BACA JUGA: Pengusaha Hotel Mulai Agustus Tak Bisa Bayar PBB, Ini Penjelasan Ketua Apindo Haryadi
Dalam hal regulasi yang lebih berpihak kepada industrii pariwisata, Haryadi Sukamdani terpilih menjadi Ketum Gipi menggantikan Didien Junedy ini menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal amandemn UU kepariwisataan.
Selain itu juga memonitoring, evaluasi dan usulan rekomendasi atas UU beserta turunannya yang terkait sektor pariwisata.
“Kami juga akan mengajukan regulasi baru yang mendorong pertumbuhan pariwisata di tanah air,” tegasnya.
Hal lain yang dianggap penting kaitannya dengan regulasi, lanjut Haryadi, adalah menjajagi pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dan mengupayakan pembagian pajak pariwisata, guna tumbuhnya industri pariwsata lebih baik lagi. ***
