Kliknusae.com, Bali – Pelaku industri pariwisata di Bali, khususnya di sektor perhotelan semakin berat menghadapi situasi saat ini. Pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara (wisman) yang diharapkan bisa mendongkrak tingkat hunian kamar kandas, karena pemerintah memutuskan pembatalan.

“Dengan adanya penundaan pembukaan Pariwisata Bali maka dapat dipastikan tingkat okupansi hotel hotel di Bali jalan ditempat. Kecuali ada pergerakan yang masif untuk memaksimalkan wisatawan domestik ke Bali,” kata Wakil Ketua Umum DPP Indonesian Hotel General Manager Association ( IHGMA) Bali, I Made Ramia Adnyana kepada Kliknusae.com, Rabu (26/8/2020)

Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan dibukanya kembali domestik market ke Bali tingkat okupansi masih 3-5% saja.

“Pada saat long weekend kemarin Bali mengalami kenaikan mencapai 4.900 an penumpang ke Bali namu tetap belum mampu mendongrak tingkat okupansi hotel hotel di Bali,” lanjut Ramia.

Oleh sebab itu, kata Ramia, perlu gerakan nasional untuk mengerahkan semua event-event nasional dari kementerian dan lembaga negara, BUMN dan Assosiasi untuk di arahkan ke Bali.

“Kalau tidak maka, kita tidak bisa berbuat apa apa lagi,” tandasnya.

Ramia Adnyana Wakil Ketua Umum I DPP IHGMA. Foto:adhi

Diakui Ramia-yang juga General Manager H Sovereign Bali ini,  terkait penanganan Covid-19 di Bali dibawah koordinasi langsung  Gubernur Bali menunjukan hasil yang cukup baik yakni tingkat kesembahan mencapai 87%, meski ada kenaikan dalam hari terakhir ini karena kurang disiplinnya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Penerapan protokol kesehatan masih sangat lemah di masyarakat walaupun pemerintah sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020. Ketidakdisiplinan itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai masker,” jelasnya.

Kini, semua industri pariwisata di Bali sama-sama tidak ingin terjadi gelombang kedua ketika dibukanya kembali pariwisata untuk wisman.

Oleh karenanya, penundaan dibukanya Bali untuk wisman dipandang sebagai langkah tepat, kendati cukup memberatkan dari sisi pertumbuhan.

“Kami, tidak ingin ada gelombang kedua atau second wave untuk kluster pariwisata, tapi disisi lain tentu kami tidak ingin okupansi juga anjlok. Ini memang dilematis,” ungkapnya.