Potensi Kehilangan Penjualan Biro Umroh Mencapai Rp 6 Triliun

Kliknusae.com – Ketua Dewan Penasehat Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Rustam Sumarna mengemukakan jika sampai kurun satu tahun pemberangkatan jemaah umrah belum bisa dilakukan, maka potensi kehilangan penjualan biro umroh mencapat Rp 6 triliun.

“Dari Jawa Barat dalam satu tahun bisa memberangkatkan jamaah umroh hingga 300 ribu orang. Kalau rata-rata membayar paket umroh minimum Rp 20 juta, potensi kehilangan penjualan bisa mencapai mencapai Rp 6 triliun,” kata Rustam ketika dihubungi Kliknusae.com,Senin (02/03/2020).

Menurut Rustam,penundaan penyelenggaraan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi akibat potensi wabah corona tak cuma membuat para calon Jemaah bersedih, tapi juga ikut memukul para pengusaha biro travel.

Padahal umroh menjadi salah satu andalan mereka setelah sejumlah negara tujuan wisata religi atau wisata halal juga ditutup pasca virus mematikan tersebut.

Padahal memasuki bulan Maret ini merupakan andalan bagi biro travel penyelenggara umroh dalam memutar roda bisnis mereka.

Dikatakan Rustam, untuk penerbangan dan hotel memang membolehkan  jadwal ulang (reschedule),tetapi tidak untuk pengembalian dana (refund). Inilah masalah lain yang dinilai sangat memberatkan bagi perusahaan perjalanan umroh.

“Jadi hanya bisa reschedule,jamaah tidak bisa menuntut oh saya tidak jadi saja, uang dikembalikan. Nah itu tidak bisa, karena itu sudah menjadi ketentuan penerbangan,” papar Rustam.

Rustam menggambarkan bahwa pemberangkatan jamaah haji asal Jawa Barat, dan Indonesia secara umum selama ini cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari volume maskapai yang beroperasi.

Sebut saja Saudi Airlines per hari ada 4 penerbangan,Garuda Indonesia Jakarta (2), Garuda dari Surabaya (1),Saudi Airlines dari Surabaya (1), Saudi Airlines Makasar (1),Lion Air Jakarta (1),Lion Air dari Palembang (1).

“Jadi kalikan  saja 385 penumpang per maskapai dengan rata-rata 20 juta. Belum lagi ditambah maskapai lain seperti Turkish Airlines dan lainnya,” tandasnya.

Ditanya apakah pemerintah Indonesia perlu membentuk tim khusus untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, terkait perihal penghentian perjalanan umrah ini, Rustam berharap secepatnya kebijakan itu harus dilakukan.

“Di beberapa negara penanganan virus seperti ini kan tidak sebentar. Kalau misalnya, ditutup sampai Mei memasuki Idul Fitri, berarti bisa sampai September. Setelah itu kosong. Artinya biro travel tidak ada pendapatan untuk meng-cover biaya operasional. Disini negara harus hadir, karena dampak ikutannya cukup panjang,” kata Rustam.

Ekses sosialnya, tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan biro travel umroh yang akan merupakan para karyawannya.

“Tapi untuk jamaah haji, saya optimis pihak Arab Saudi akan mempertimbangkan. Sebab, kalau hal itu sampai tidak bisa dilakukan, akan lebih heboh dampaknya. Bisa resesi berkepanjangan,” ujar Rustam.

(adh)

Share this Post:

Berita Terkait

Berita Lainnya