Kliknusae.com – Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) seluruh Indonesia meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera menggelar sidang politikus Partai Gerindra Andre Rosiade.

Tuntutan itu disampaikan di sela-sela penyelenggaraan Munas XVIII 2020 di Resinda Hotel Karawang, Senin (10/2/2020).

PHRI menilai tindakan Andre melakukan penggrebekan pekerja seks komersial (PSK) online beberapa waktu lalu di salah satu hotel di Sumatera Barat dinilai sudah melampaui peraturan yang ada.

Tindakan tersebut dinilai tidak saja  merugikan industri perhotelan, tetapi bisa menjadi preseden buruk di masa yang akan datang.

“Apa yang dialami rekan kami di Sumatera Barat bisa saja terjadi ditempat kami. Bisa dibayangkan, nanti ketua RT,Kepala Desa, Camat seenaknya ikut-ikutan hal yang sama. Kewenangan untuk melakukan tindakan penggrebekan itu hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian,” kata Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga.

Hal senada juga dikemukakan Hidayat Mobilih dari BPD Gorontalo bahwa tindakan Andre sudah sangat meresahkan pemilik atau pengelola hotel. Kekhawatiran tersebut cukup berasalan karena bisa saja setiap saja menimpa kepada hotel yang lain.

“Kalau semua nanti akan berbuat seperti itu, hanya untuk kepentingan pribadi politik, ini berbahaya untuk keberlangsungan industri pariwisata,terutama perhotelan,” kata Hidayat.

Tindakan Andre dinilai  telah melebihi kewenangannya sebagai anggota DPR yang hanya berfungsi membuat undang-undang, dikhawatirkan semakin membuat industri perhotelan di daerah-daerah lain tidak kondusif.

Bila dibiarkan tanpa sanksi, BPD PHRI menilai aparat pemerintah lainnya juga akan menganggap tindakan Andre adalah benar.

Masih kata Anggiat, agar tidak berlarut-larut sebaiknya r Andre Rosiade disidangkan oleh MKD DPR secara terbuka.

Pihaknya juga sudah menyiapkan bukti atas kejanggalan penggerebekan yang dilakukan oleh politikus yang akan mencalonkan diri dalam Pilgub Sumbar tersebut.

“Kami Ketua BPD PHRI seluruh Indonesia menuntut agar MKD menyidangkan Pak Andre secara terbuka. Panggil manajemen hotel, panggil Ketua PHRI terkait gerebek kemarin,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua BPD PHRI Sumatera Barat Maulana Yusran menyebut ada keganjilan dalam penggerebekan tersebut.

Ia mengatakan, berdasarkan prosedur resmi, setiap tindakan hukum yang diambil oleh Polisi maupun Satpol PP, harus berkoordinasi dengan pihak hotel.

Ia pun siap mengungkap rekaman kamera pengawas untuk menunjukkan keseluruhan rangkaian penggerebekan yang terjadi.

“Enggak boleh langsung masuk kamar. Itu kan properti orang lain,” kata dia.

Tapi berdasarkan video pendek yang beredar, ia mempertanyakan bagaimana media bisa mengambil gambar ke lantai 6, lokasi penggerebekan terjadi, bila tidak ada yang menggiring ke sana.

“Acara Gerindra di bawah, sementara itu di lantai 6. Kalau ini sampai tidak dibuka, Andre bisa membuat DPRD Kabupaten/Kota bisa berpikir boleh razia tanpa koordinasi,” ujar Alan.

Preseden buruk atas kasus tersebut, lanjut Yusran, adalah membuat persepsi publik yang salah tentang orang-orang yang bekerja di sektor perhotelan.

“Hotel adalah ruang publik. Kalau ada yang seperti itu, itu adalah oknum,” tandasnya.

Berikut video keterangan pers terkait kasus Andre Rosiade:

(adh)