KLIKNUSAE.com – Ketua PHRI Haryadi BS Sukamdani menyayangkan pemerintah yang tidak memberdayakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI). Dampaknya, pencapaian sektor pariwisata menjadi tidak optimal.

“Saya melihat dalam pengembangan destinasi juga tidak focus. Pemerintah lebih menitikberatkan pada branding saja,sementara dari sisi promosi diabaikan. Padahal Indonesia memiliki banyak keunggulan sehingga jika terus dipromosikan bisa mendatangkan wisatawan mancanegara,” kata Haryadi ketika dihubungi Kliknusae,Jumat sore (06/09/2019).

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi dimintai tanggapannya terkait upaya pencapaian wisatawan mancanegara yang hingga saat ini masih relatif kurang.

BACA JUGA: Pangandaran Bangkit,JIM 2019 Mampu Gerakan Industri Pariwisata

Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik,dimana sepanjang Januari-Juli 2019 realisasi kunjungan wisman baru 9,31 juta orang.

“Memang ada persoalan daya beli, bencana alam, dan faktor lain. Namun, jika promosi terus gencar, siapa pun akan terdorong untuk datang ke Indonesia,” tambah Haryadi.

Menurut Haryadi, Indonesia sebenarnya punya keunggulan, antara lain harga yang kompetitif. Namun, anggaran promosi kurang.

Akibatnya, harga yang kompetitif dan paket-paket yang menarik tidak terkomunikasikan ke wisatawan mancanegara.

“Mereka (wisatawan mancanegara) tahu pesona Indonesia, tetapi tidak terdorong untuk datang karena tak ada promosi. Bahkan Badan Promosi Pariwisata Indonesia juga tidak diberdayakan sehingga seperti mati suri. Branding itu mengenalkan, sementara promosi itu jualan,” ujarnya.

Promosi Ke Luar Negeri Kurang

Seratus kegiatan yang tercantum dalam kalender kegiatan, misalnya, sudah dikurasi dengan baik. Namun, promosinya ke luar negeri kurang intensif sehingga tidak optimal mendatangkan turis.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Rudiana sebagaimana dikutif Kompas cetak hari ini, menurutnya biro-biro perjalanan telah membuat banyak paket, tetapi tidak tersampaikan secara luas ke luar negeri.

Kondisi itu berdampak ke jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

BACA JUGA: Tahun 2019 Kepri Siapkan Rp 46 Miliar Untuk Pariwisata

Rudiana berpandangan, pemerintah perlu fokus dalam membangun destinasi wisata. Dari segi infrastruktur, misalnya, idealnya fokus menyelesaikan pembangunan bandara dan pelabuhan di 10 destinasi wisata prioritas.

Pada praktiknya, pembangunan tersebar, sementara pembangunan di destinasi prioritas belum tuntas.

Akses ke destinasi wisata juga terkendala harga tiket domestik yang lebih mahal dari pada tiket internasional.

“Hal ini yang membuat wisatawan berpikir ulang untuk mengunjungi daerah-daerah lain yang harus dicapai dengan pesawat terbang. Oleh karena tidak ke mana-mana, lama tinggal di Indonesia pun tak optimal,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik pada hotel klasifikasi bintang mencapai 1,8 hari selama Juli 2019, naik dibandingkan rata-rata lama menginap pada Juli 2018 yang 1,73 hari.

Tingkat Hunian Kamar Hotel

Sementara tingkat penghunian kamar hotel bintang pada Juli 2019 rata-rata 56,73 persen atau turun dibandingkan rata-rata Juli 2018 yang mencapai 59,30 persen.

Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ricky Joseph Pesik menyatakan, sektor ekonomi kreatif bisa membantu meningkatkan daya saing pariwisata nasional.

Pada 2020, pemerintah berencana mengucurkan anggaran khusus untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif di lima destinasi pariwisata nasional, seperti Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur.

BACA JUGA: Digital dan Milenial Menjadi Fokus Rakernas Pariwisata I 2019

Pengembangan produk ekonomi kreatif akan menyesuaikan potensi lokal. Bekraf kini tengah mempersiapkan peta.

Dikatakan Ricky, pihaknya juga mendampingi daerah dalam pengembangan kabupaten/kota kreatif. Tujuan utamanya melahirkan produk ekonomi kreatif berdaya saing nasional dan internasional.

Sejauh ini sudah ada 10 kabupaten/kota kreatif tercipta. Komunitas masyarakat, akademisi, pelaku industri, dan pemerintah daerah sedang mengidentifikasi potensi subsektor ekonomi kreatif sebelum menetapkan prioritas.

(adh/kom)