Menyiapkan Destinasi Wisata,Pangandaran Jangan Lupa Bangun SDM
Klik nusae – Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata berkeyakinan Pangandaran akan berkembang lebih baik dengan program pembangunan pariwisata yang sedang dipersiapkan saat ini. Bahkan dengan potensi alam yang dimiliki,kelak akan melampui daerah-daerah lain di Indonesia.
“Saya pernah pergi ke NTB,tapi Pangandaran masih lebih baik. Mereka hanya punya Gili Trawangan,namun pengunjungnya lebih banyak. Inilah yang ingin saya diskusikan dalam pertemuan dengan para pelaku industri pariwisata Jawa Barat,” kata Jeje saat menerima kunjungan sekaligus dialog dengan tokoh pariwisata Jawa Barat,ketua asosiasi se-Jawa Barat, dan stakeholder lainnya, yang berlangsung di Hotel Krisna Pangandaran, Rabu (23/1/2019) malam.
Hadir dalam dialog tersebut Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI),Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jabar,PHRI Jabar,Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung,Bumi Melati (assosiasi hotel non bintang), Indonesian Hotel General Manager (IHGMA) DPD Jabar,LSU Kharsa Bakti Persada (Lembaga Sertifikasi Usaha).
Ada juga Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), ASITA (Assosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), Asperapi (Asosiasi Perusahan Pameran Indonesia),Asosiai Tiketing Indonesia (Astindo), Organda (Organisasi Angkutan Darat) Jawa Barat.
Asosiasi pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), PUTRI (Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia),Saung Angklung Udjo, Kelompok Penggiat Sadar Wisata (Kompepar) Pangandaran,tokoh pariwisata, dan awak media.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Jeje banyak mendengar masukan dari berbagai asosiasi kepariwisataan. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah Pangandaran benar-benar ingin mempersiapkan destinasi wisata berskala internasional.
“Oleh karena itu, kami sudah membangun sebuah rumah sakit besar dengan menghabiskan anggaran lebih dari 200 miliar. Pasti orang bertanya,kenapa rumah sakit lebih dulu yang dibangun.Jangkauan berpikir kami jauh ke depan. Bagaimana mungkin kita ingin menjadi pariwisata kelas dunia, kalau fasilitasnya kesehatan seadanya, ecek-ecek atau katanlah dibangun 50-70 kamar saja,” papar Jeje.
Jeje melanjutkan, selain rumah sakit berbagai proyek infrastruktur sedang dikerjakan agar Pangandaran bisa lebih akselarasi.
“Kami juga sedang membangun Sea World PIAMARI,diharapkan rampung pada tahun ini. Pelabuhan sudah beres, Bandara akan diperluas. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Jeje.
Kalangan industri pariwisata Jawa Barat sempat menyayangkan tidak adanya destinasi wisata di Jawa Barat yang masuk 10 Bali Baru dari Kementerian Pariwisata.
Itu sebabnya, Pangandaran sebagai ikon utama pariwisata Jawa Barat didorong untuk bisa bersaing dengan destinasi unggulan Indonesia lainnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Jawa Barat yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jabar Herman Muchtar menyampaikan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapan sektor pariwisata sebagai lokomotif ekonomi Jawa Barat.
Secara khusus, menurut Herman, Pangandaran saat ini sedang didorong menjadi destinasi wisata unggulan Jawa Barat.
Dengan potensi yang dimiliki, Herman yakin Pangandaran bisa bersaing. Terlebih, Pangandaran akan mendapat status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, di mana Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk Pangandaran.
Dalam urusan infrastruktur, kata Herman, pembangunan wisata Pangandaran sudah mengarah ke jalan yang benar, seperti adanya rencana reaktivasi jalur kereta dan pembangunan tol Cigatas.
“Namun salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM),” ujar Herman.
Herman kembali mengemukakan bahwa selama dirinya mengunjungi hampir semua kota dan kabupaten di Jawa Barat, masih banyak pejabat yang tidak paham potensi wisata masing-masing.
Kondisi tersebut dibenarkan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Faisal, bahwa diperlukan akselarasi penyiapan tenaga-negata kepariwisataan yang kompeten. Hal ini, kata Faisal, bisa dilakukan melalui pendirian sekolah khusus pariwista.
“Tanpa SDM yang bagus kita tidak akan bergerak cepat,” ujar Faisal.
Faisal juga berharap, Pangandaran yang akan menyandang status KEK bisa menawarkan konsep yang berbeda. Ia berharap, kearifan lokal Pangandaran bisa digali sehingga menjadi daya tarik wisata.
Dibagian lain, Ketua Asita Jawa Barat Budijanto Ardiansyah mengapresiasi kerja keras pemerintah Kabupaten Pangandaran dibawah kepemimpinan Bupati Jeje yang mampu membersihkan tenda-tenda biru yang selama ini merusak keindahan panorama pantai.
“Perlu kami sampaikan, sebelumnya mohon maaf Asita terpaksa mencoret Pangandaran karena situasi dan kondisi sangat sulit Pangandaan dijual. Namun dengan kondisi sekarang, tentu saja kami akan mendukung penuh selaras dengan program yang dipersiapkan Gubernur Jawa untuk menjadikan Pangandaran sebagai ikon Jabar,” katanya.
Ditambahkan Budijanto,dalam rapat koordinasi dengan gubernur beberapa waktu lalu,Asita diminta masukan, jika Jawa Barat ingin dimajukan dalam 11 Bali Baru kira-kira daerah mana yang perlu diusulan.
“Ada dua daerah,sebetulnya yang saya sampaikan yaitu Ciletuh Palabuhan Ratu Sukabumi dan Pangandaran. Namun melihat perkembangannya, saya usulkan Pangandaran yang terlihat lebih siap untuk maju menjadi 11 Bali Baru,” kata Budi.
Untuk itu,Budi memberikan saran supaya pemerintah Pangandaran bisa menciptakan kekhasan tersendiri. Misalnya, bagaimana Bali bisa menghadirkan kesenian atau suara-suara musik tradisional.
“Seperti ciri-ciri bangunan hotel harus dipersiapkan.Termasuk musiknya sehingga begitu tamu masuk mereka merasakan kekhasan yang dimiliki Pangandaran,” ungkapnya.
Hal senada juga dikemukakan Direktur LSU Karsa Bhakti Persada, Herie Hermanie Soewarma bahwa pentingnya semua hotel yang ada di Pangandaran memiliki sertifikasi usaha (license). Dengan sertifikasi yang dimiliki ini akan berpengaruh kepada kunjungan wisatawan,khususnya mancanegara.
“Sertifikasi badan usaha perhotelan dan restauran sudah menjadi kewajiban karena telah diatur oleh perundang-undangan. Tinggal pemerintah daerah bisa menindaklanjuti dengan menerbtikan Peraturan Daerah (Perda). Dengan cara ini maka akan lebih mempermudah melakukan pengawasan,” lanjut Herie yang juga Wakil Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Jawa Barat ini.
(adh)