Asita menolak keras rencana Menteri Keuangan menggandeng Traveloka untuk mengurus perjalanan dinas PNS. Foto:IG

JELAJAH NUSA – Keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani menggandeng Traveloka untuk mengurus perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) mendapat reaksi keras dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita).

Tindakan Menkeu tersebut dinilai bisa menciderai keberadaan atau peran perusahan biro perjalanan (travel). Bahkan lebih jauh dari itu bisa “membunuh” ribuan perusahaan travel yang ada saat ini.

“Menkeu merencanakan dinas PNS dengan Traveloka, saya dengan tegas menolak kebijakan itu. Jangan membunuh industri dalam negeri, kami ciptakan lapangan pekerjaan, bayar pajak, promosikan pariwisata dan kalau ini dilakukan maka kami akan lakukan perlawanan,” tegas Ketua Umum Asita Asnawi Bahar kepada awak media,belum lama ini.

Penolakan keras tersebut bukan tanpa alasan. Sebab keputusan tersebut akan berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan yang berada dibawah asosiasi yang jumlahnya 7.000 perusahaan dan 3.000 perusahaan lainnya yang belum tergabung.

Salah satu bentuk perlawanan yang akan dilakukan bila memang Menkeu tetap menjalankan rencana tersebut adalah dengan tidak lagi mempromosikan destinasi wisata dalam negeri.

Apalagi saat ini sebanyak 70% dari paket-paket wisata yang ditawarkan anggota Asita merupakan inbound tourism dan destinasi-destinasi wisata baru.

“Kami akan jual destinasi luar negeri saja, sekarang kami support program pemerintah tetapi kalau anggota kami 7.000 perusahaan dan 3.000 perusahaan yang belum terdaftar masih perlu perhatian pemerintah, lalu tiba-tiba Menkeu ingin kerjasama dengan Traveloka ya kami akan menolak,” lanjut Asnawi.

Menurutnya, bila anggotanya melakuan boikot terhadap promosi travel inbound hal ini akan berdampak pada kunjungan wisata mancanegara ke domestik.

Tahun ini pemerintah memasang target 17 juta mancanegara dan akan sulit tecapai, oleh karena itu dirinya meminta Menkeu kembali mengkaji rencana tersebut.

Lebih lanjut  Asnawi mengatakan  keputusan Menkeu ini akan berdampak pada industri pariwisata domestik, apalagi rencana tersebut sebelumnya tidak pernah dikomunikasikan kepada asosiasi

Seperti diketahui dalam satu pertemuan dengan Pendiri Traveloka Ferry Unardi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati meminta Traveloka membuat kajian penggunaan teknologi informasi secara online yang bisa diterapkan untuk perjalanan dinas di kementerian/lembaga.

Dengan demikian, bisa menghemat anggaran perjalanan dinas pemerintah pusat. Traveloka sendiri merupakan perusahaan berbasis teknologi digital yang bergerak di bidang perjalanan.

Sri Mulyani mengungkapkan, di era teknologi yang semakin maju, pemerintah dapat belajar dan menggunakan teknologi untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah.

Salah satunya belanja pemerintah yang cukup besar adalah perjalanan dinas.

Ketua Umum Asita Asnawi Bahar saat memberikan penjelasan kepada wartawan. Foto:IG

“Saya mengharapkan perusahaan seperti Traveloka dapat melakukan penelitian mengenai pola dan besaran perjalanan dinas pemerintah,” kata dia, seperti dikutip dari akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Selain itu, diharapkan Sri Mulyani, Traveloka dapat memberikan masukan dan solusi bagaimana pemerintah dapat menjadi lebih efisien dan akuntabel dalam mengelola belanja perjalanan dinas.

“Dengan begitu, pemerintah dapat terus memperbaiki tata kelola dan kinerja, terus berinovasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, profesional dan melayani,” Sri Mulyani  menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengungkapkan tujuan pimpinannya bertemu dengan pendiri Traveloka.

“Baru kita minta bikin kajian saja, seperti apa penggunaan teknologi informasi secara online bila diterapkan untuk perjalanan dinas. Jadi belum ada kerja sama apa-apa,” ujarnya.

Menurut Nufransa, pemerintah ingin melakukan efisiensi biaya perjalanan dinas pada belanja pemerintah pusat.

Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, biaya perjalanan dinas masuk pada pos anggaran belanja barang yang dialokasikan sebesar Rp 338,83 triliun.

“Arahnya adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan IT untuk efisiensi (biaya perjalanan dinas). Masih kita lihat dulu, belum tahu seperti apa ke depannya. Tapi nanti untuk semua kementerian/lembaga,” dia menerangkan.

Public Relations Manager Traveloka, Busyra Oryza, mengakui, Sri Mulyani curhat mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola belanja perjalanan dinas di kementerian/lembaga.

“Beliau (Sri Mulyani) minta Traveloka memberikan saran berdasarkan expertise kami, bagaimana agar belanja perjalanan dinas tersebut dapat lebih efektif dan efisien,” tuturnya.

Hal ini diakui Busyra sesuai dengan misi perusahaan untuk membantu menjadikan perjalanan lebih mudah lewat teknologi.

“Saat ini hal tersebut masih dalam pembicaraan awal yang akan direalisasikan terlebih dahulu dengan pengelolaan data belanja perjalanan dinas,” kata dia.

(adh)