KLIKNUSAE.com — Rencana pemerintah untuk memberlakukan skema Work From Home (WFH) secara seragam menuai penolakan dari kalangan pengusaha.

Dunia usaha menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan keragaman karakteristik sektor swasta yang sangat berbeda satu sama lain.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa pengaturan pola kerja seharusnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Menurutnya, setiap entitas bisnis memiliki kebutuhan operasional dan model kerja yang tidak bisa diseragamkan.

“Dunia usaha memandang bahwa pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan pada desain. Dan kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya,” ujar Shinta, seperti dilansir Detikcom, Senin 30 Maret 2026.

Ia menekankan, penerapan WFH tidak relevan untuk seluruh sektor, terutama sektor riil yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja.

Berbasis Operasional Lapangan

Industri manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan berbasis operasional lapangan, menurutnya, tetap bergantung pada mobilitas tenaga kerja.

Hal ini untuk tetap menjaga  proses produksi dan distribusi berjalan normal.

Di sisi lain, Shinta mengakui terdapat sektor tertentu yang lebih adaptif terhadap skema kerja fleksibel.

Sektor teknologi informasi dan industri kreatif, misalnya, dinilai memiliki ruang lebih besar untuk menerapkan WFH tanpa mengganggu produktivitas.

“Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” katanya.

Lebih jauh, Apindo mengingatkan bahwa dunia usaha saat ini tengah menghadapi tekanan global seperti kenaikan biaya energi dan logistik.

Dalam situasi tersebut, kebijakan pemerintah—termasuk rencana penghematan energi melalui WFH—perlu dikaji secara matang.

Tujuannya agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi.

Shinta menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah dan pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

Menurutnya, ruang diskusi diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dapat berjalan efektif tanpa menciptakan disrupsi baru.

Ia berpandangan  penting adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan para pelaku usaha.

“Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi. Tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak,” pungkasnya. ***