Oleh: Adhi M Sasono, Editor in Chief

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal digagas sebagai jawaban atas persoalan klasik, yakni ketimpangan akses gizi di tengah masyarakat.

Niatnya jelas, negara hadir memastikan kelompok rentan seperti peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK/pesantren, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui memperoleh asupan yang layak.

Dalam kerangka itu, MBG adalah kebijakan yang secara moral dan sosial sulit untuk ditolak.

Namun, sebagaimana banyak program berskala besar, persoalan muncul bukan pada niat, melainkan pada presisi pelaksanaan.

Di lapangan, MBG justru memantik kritik karena terkesan “pukul rata”. Program ini menyasar juga wilayah perkotaan dan kelompok masyarakat yang secara ekonomi relatif mapan.

Kelompok yang sejatinya tidak menghadapi kendala serius dalam pemenuhan gizi.

Di titik ini, kebijakan kehilangan ketajamannya. Alih-alih menjadi instrumen intervensi bagi yang membutuhkan, MBG berisiko menjadi distribusi sumber daya yang tidak efisien.

Logika publik pun sederhana, ketika keluarga di kota mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri, kehadiran MBG bukan lagi solusi, melainkan redundansi

Bahkan, muncul satire yang diyakini juga berkecamuk di masyarakat, dari “Makanan Bergizi Gratis” menjadi “Makanan Bau  Gas”.

Istilah ini mungkin terdengar ringan, tetapi menyiratkan kritik serius. Kualitas menu yang dianggap tidak sebanding dengan ekspektasi gizi. Terutama di wilayah dengan standar konsumsi yang sudah relatif tinggi.

Tata Kelola

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah tata kelola. Dari penentuan titik dapur hingga distribusi makanan, MBG menghadapi tantangan klasik birokrasi seperti koordinasi, pengawasan, dan standar kualitas.

Sejumlah laporan mengenai kasus keracunan makanan menjadi alarm keras bahwa program ini belum sepenuhnya siap secara operasional.

Dalam konteks kebijakan publik, insiden semacam ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan ancaman terhadap kepercayaan masyarakat.

Di tengah dinamika tersebut, wacana efisiensi yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi relevan.

Usulan dari Badan Gizi Nasional untuk mengurangi frekuensi penyaluran dari enam menjadi lima kali per minggu, dengan potensi penghematan hingga Rp40 triliun per tahun, menunjukkan bahwa dari internal pemerintah sendiri ada kesadaran akan perlunya koreksi.

Langkah efisiensi ini patut diapresiasi, tetapi tidak boleh berhenti pada pengurangan anggaran semata.

Penajaman Sasaran

Persoalan utama MBG bukan hanya “berapa banyak” yang dibelanjakan, melainkan “seberapa tepat” program ini dijalankan.

Karena itu, arah perbaikan MBG semestinya bertumpu pada tiga hal.

Pertama, penajaman sasaran. Program harus difokuskan pada daerah tertinggal, kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan kelompok masyarakat yang benar-benar mengalami kerentanan gizi.

Data kemiskinan dan stunting yang sudah tersedia seharusnya menjadi basis utama, bukan sekadar pertimbangan administratif.

Kedua, peningkatan kualitas dan standar keamanan pangan. MBG tidak boleh sekadar hadir, tetapi harus memenuhi prinsip gizi seimbang dan higienitas yang ketat.

Tanpa itu, program ini justru kontraproduktif—mengatasi satu masalah, tetapi menciptakan masalah baru.

Ketiga, perbaikan tata kelola. Transparansi dalam penunjukan dapur, pengawasan distribusi, serta akuntabilitas anggaran menjadi kunci. Tanpa tata kelola yang kuat, potensi kebocoran dan inefisiensi akan terus menghantui.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian. Termasuk gejolak geopolitik seperti konflik di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi, setiap rupiah anggaran negara harus bekerja lebih keras. MBG, dengan skala dan ambisinya, tidak terkecuali.

Pada akhirnya, MBG tetaplah ide yang baik. Tetapi ide yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang efektif.

Ia membutuhkan ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan keberanian untuk dievaluasi.

Tanpa itu, program yang semestinya menjadi solusi bisa berubah menjadi beban. Baik bagi anggaran negara maupun kepercayaan publik. ***