KLIKNUSAE.com – Pelaku usaha menilai langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat sektor ekonomi melalui diversifikasi pasar ekspor sebagai kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian global.

Hal ini disampaikan CEO Kagum Group Henry Usaha menanggapi situasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi menekan kinerja perdagangan internasional.

“Tentu saja ini langkah yang baik ya. Harus ada upaya untuk mengantisipasi dampak dari perang di Timur Tengah,” kata Henry, baru-baru ini.

Ia berharap konflik di kawasan Timur Tengah segera mereda agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap perekonomian global.

Menurut Henry, kondisi geopolitik saat ini juga harus menjadi momentum bagi pelaku usaha. Khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperkuat komoditas unggulan.

Upaya ini dinilai penting agar produk lokal tetap memiliki daya saing di tengah dinamika pasar global.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi gangguan pada sektor perdagangan akibat konflik tersebut.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah menjembatani pelaku usaha dengan pembeli potensial di pasar nontradisional.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengatakan pihaknya aktif menggelar presentasi bisnis (pitching business) secara daring dengan target negara yang beragam.

Kegiatan ini melibatkan Atase Perdagangan dan perwakilan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara.

“Kami mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tak terkena dampak negatif dari konflik Iran dan Israel bersama Amerika Serikat,” ujar Nining.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Serta memperkuat sistem informasi intelijen pasar guna memberikan pembaruan terkait regulasi global.

Saat ini terdapat 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di kabupaten/kota se-Jawa Barat yang siap memfasilitasi penerbitan SKA.

Atau Certificate of Origin (COO), sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan skema preferensi tarif.

Export Coaching Program

Di sisi peningkatan kapasitas, Pemprov Jawa Barat akan melanjutkan program pelatihan ekspor melalui Export Coaching Program (ECP).

Program ini bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan pada 2026.

Sedangkan program pendampingan lain, seperti Prospek Pesat, juga akan diteruskan untuk memperkuat kesiapan produk ekspor daerah.

Nining mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah eksportir yang mulai merasakan dampak konflik.

Antara lain lonjakan biaya logistik dan gangguan pasokan bahan baku akibat waktu pengiriman yang lebih panjang.

Selain itu, perusahaan asuransi cenderung enggan memberikan perlindungan pengiriman ke kawasan Timur Tengah karena tingginya risiko.

Dampak lain yang muncul adalah penundaan permintaan dari pembeli di kawasan tersebut, yang berujung pada penumpukan stok di gudang.

“Sebagai contoh, salah satu perusahaan tekstil di Jawa Barat mengalami penundaan pengiriman hingga 10 kontainer ke Timur Tengah,” ujar Nining.

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat juga menampung usulan dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB).

Tujuannya agar kawasan berikat diberi fleksibilitas untuk menjual produknya ke pasar domestik.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu industri yang tengah menghadapi kendala bahan baku impor.

Ke depan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan konflik global secara cermat.

Harapannya, gejolak geopolitik tidak berkembang menjadi krisis ekonomi berkepanjangan, sehingga target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap dapat tercapai.

Koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sektor industri dan perdagangan. ***