Oleh: Adhi M Sasono, Editor in Chief

Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada pemerintah pusat patut dibaca sebagai keberanian politik untuk mengakhiri sebuah ilusi panjang.

Ilusi bahwa bandara internasional—dengan nilai investasi lebih dari Rp 2 triliun—bisa dikelola optimal hanya dengan mengandalkan suntikan APBD.

Langkah ini terasa lugas, bahkan telanjang. Tak banyak retorika, tak pula ditutupi dengan jargon teknokratis.

Dedi memilih jalan lurus: mengakui keterbatasan daerah dan menyerahkan persoalan besar kepada entitas yang memang punya otoritas, jaringan, dan daya tekan.

Dalam banyak tulisan sebelumnya, saya berkali-kali mengingatkan bahwa APBD, pada hakikatnya, diperuntukkan membiayai fasilitas umum.

Karena ini  jauh lebih mendesak bagi masyarakat. Seperti jalan kabupaten/kota, pendidikan dan kesehatan.

Bukan menopang bandara internasional yang secara bisnis dan politik membutuhkan kekuatan nasional.

Sesungguhnya, sejak awal kelahirannya, Kertajati memang tidak dirancang untuk berdiri sendiri.

BACA JUGA: Kembalikan ke Rencana Awal, Solusi Menghidupkan Bandara Kertajati

Tawaran Kemenko Maritim

Pada masa Gubernur Ahmad Heryawan, arah pengelolaan bandara ini sudah jelas: diserahkan kepada PT Angkasa Pura.

Sebuah skema yang logis, mengingat Angkasa Pura—yang kini berinkarnasi menjadi InJourney—memiliki ekosistem bandara, jaringan maskapai, hingga kendali avtur.

Namun arah itu berubah ketika tongkat kekuasaan berpindah ke Ridwan Kamil.

Dengan keyakinan personal—atau barangkali ego kepemimpinan—Ridwan Kamil memilih jalan berbeda.

Kertajati diyakini bisa dikelola mandiri dengan sokongan APBD. Maka lahirlah BUMD BIJB.

Anggaran pun mengalir, berulang kali, demi “menghidupkan” bandara. Hasilnya justru sebaliknya: bandara tetap sepi, pesawat enggan mendarat, dan biaya pemeliharaan terus membengkak.

Dalam sebuah diskusi bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat di Hotel Horison beberapa tahun silam, bahkan Kementerian Koordinator Kemaritiman—ketika masih dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan—pernah menawarkan dukungan anggaran untuk pengelolaan Kertajati.

Mengakhiri Pemborosan

Tawaran itu akhirnya dilepas, semata karena keyakinan bahwa Jawa Barat bisa berjalan sendiri. Sejarah kemudian membuktikan: keyakinan itu keliru.

Ada sejumlah sebab mengapa Kertajati tak pernah benar-benar hidup saat dikelola mandiri.

Pertama, Angkasa Pura—sebagai operator dominan—jelas tidak berkepentingan melahirkan kompetitor baru.

Konektivitas maskapai pun tak akan dilepas begitu saja. Kedua, bila Kertajati berada di bawah Angkasa Pura, akan ada daya tekan struktural: maskapai bisa “dipaksa” mendarat jika tak ingin bermasalah dengan rute lain.

Ketiga, Angkasa Pura memiliki terminal avtur sendiri—insentif penting bagi maskapai untuk memilih bandara tujuan.

Semua hal itu tampaknya dipahami betul oleh Dedi Mulyadi. Karena itu, ia memilih mengakhiri pemborosan.

Bayangkan, Rp 45 miliar digelontorkan setiap tahun hanya untuk menjaga bandara tetap bernapas, tanpa hasil nyata.

“Mending uang itu saya gunakan untuk membangun jalan. Bukan lagi aspal—karpet merah saya gelar,” ujar Dedi dalam sebuah podcast.

Pernyataan itu bukan sekadar gaya bicara populis, melainkan penegasan prioritas.

Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi layak diapresiasi. Ia berani menutup bab lama yang penuh gengsi dan membuka lembar baru yang lebih rasional.

Menyerahkan Kertajati ke pusat bukan tanda kekalahan, melainkan pengakuan jujur bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan daerah sendirian.

Kadang, kepemimpinan justru diukur dari keberanian berkata: cukup, dan mari kita kembali ke akal sehat. ***