KLIKNUSAE.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi “tahun puasa” bagi internal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar).

Langkah ini ditempuh sebagai bentuk efisiensi menyusul adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun.

“Tahun 2026 akan menjadi tahun puasa bagi internal Pemdaprov Jabar. Kami akan melakukan efisiensi, tetapi untuk pelayanan publik tetap optimal. Bahkan anggarannya malah ditingkatkan,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM dalam siaran persnya yang diterima, Kliknusae.com, Senin 3 November 2025.

Meski anggaran dari pusat berkurang signifikan, KDM memastikan arah pembangunan Jawa Barat tidak akan terganggu.

Justru, alokasi anggaran pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat pada tahun depan akan meningkat dibandingkan tahun 2025.

“Yang kami hemat bukan untuk pelayanan masyarakat, tetapi pengeluaran internal pemerintah. Jadi efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Efisiensi tersebut akan dilakukan melalui penghematan di sejumlah pos. Seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat (makan dan minum), biaya listrik dan air, pemeliharaan, serta pengadaan alat tulis kantor.

Selain itu, Pemdaprov Jabar juga akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan biaya operasional kantor.

“Karena semakin banyak pegawai di kantor, semakin besar pemakaian listrik, air, dan internet,” kata KDM.

Fokus pada Pembangunan Jaringan Air Bersih

Lebih lanjut, KDM mengungkapkan harapannya agar dana TKD yang dipangkas pemerintah pusat dapat dikembalikan.

Hal ini mengingat anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan jaringan air bersih di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Kalau dana Rp2,458 triliun itu bisa kami gunakan, tiap kabupaten/kota akan mendapat sekitar Rp75 miliar untuk investasi jaringan air bersih,” jelasnya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemdaprov Jabar juga berencana menjadi pemegang saham di seluruh perusahaan daerah air minum (PDAM) di Jawa Barat.

Caranya, melalui penyertaan modal berbentuk pembangunan jaringan air bersih. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh PDAM akan menjadi tambahan pendapatan asli daerah (PAD).

“Pajak yang dibayar masyarakat harus kembali dalam bentuk investasi, salah satunya untuk jaringan air bersih,” ujar KDM menutup pernyataannya.

Dengan langkah efisiensi yang terukur dan fokus pembangunan pada sektor vital, Pemprov Jabar optimistis mampu menjaga kinerja pembangunan. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan fiskal di tahun 2026.