KLIKNUSAE.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih rendahnya integritas pemerintahan daerah di Indonesia.

Ia menyebut sebagian besar pemerintah daerah saat ini masuk dalam kategori rentan atau zona merah.

Ini  akibat maraknya praktik penyelewengan, termasuk jual-beli jabatan dan suap dalam pengelolaan anggaran.

“Rata-rata skor tata kelola untuk provinsi hanya 67, dan untuk kabupaten 69. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam Rapat Pengendali Inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih banyak kasus penyimpangan di daerah.

Ia mencontohkan kasus suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif di salah satu BUMD di Sumatera Selatan.

“Ini semua menunjukkan bahwa reformasi tata kelola di tingkat daerah belum tuntas,” tegasnya.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target pemerintah sebesar 74.

KPK, lanjutnya, juga mencatat sumber utama penyelewengan berasal dari praktik jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Tata Kelola Daerah

Purbaya mengingatkan bahwa lemahnya tata kelola daerah dapat menghambat program pembangunan dan menyebabkan kebocoran anggaran.

Ia meminta para kepala daerah segera melakukan pembenahan dalam dua kuartal ke depan agar hasilnya dapat dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya yang dimarahin,” katanya dengan nada setengah bercanda.

Ia menegaskan, perbaikan tata kelola menjadi syarat utama agar pemerintah pusat dapat menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Saat ini, kata Purbaya, pemerintah masih menahan kenaikan TKD karena khawatir anggaran tersebut tidak dikelola secara bersih dan efisien.

“Bagi saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata, bukan hanya di pusat,” ujarnya.

“Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab. Hal ini  supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” sambung pria asal Bogor ini.

Purbaya juga menekankan bahwa penggunaan anggaran yang cepat, tepat, dan efisien akan meningkatkan kepercayaan publik. Termasuk, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Yang paling penting, saya punya alasan kuat untuk bilang ke atas bahwa daerah perlu tambahan dana, bukan malah dipotong seperti kemarin,” tegasnya.

Dengan kerja disiplin dan niat yang bersih, Purbaya berharap stabilitas akan terjadi dan  sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun nasional. ***