KLIKNUSAE.com – Udara siang di Kota Bandung terasa hangat ketika rombongan Komisi V DPR RI tiba di Gedung Sate, Jumat, 3 Oktober 2025.

Di ruang rapat yang dipenuhi beberapa undangan dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan yang lainya, satu persoalan mengemuka: bagaimana menyelamatkan Bandara Kertajati dari terus-menerus menjadi beban fiskal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, tak menutupi keprihatinannya. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa sekitar Rp50 miliar per tahun masih harus dialokasikan agar bandara di Majalengka itu tetap beroperasi.

“Jumlah ini terlalu besar dan tidak boleh menjadi pengeluaran sia-sia,” ujarnya tegas.

Saan menilai, perlu langkah strategis agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin bandara Kertajati ini memberikan manfaat, bukan menjadi beban,” tegasnya.

“Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana besar tanpa dampak signifikan, tentu harus dicari jalan keluarnya,” katanya.

BACA JUGA: Sinyal Positif Pembukaan Bandara Husein Bandung datang Dari DPR RI dan Pemda Jabar

Sementara itu diskusi yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura. Dan, jajaran Komisi V DPR RI itu menyoroti perlunya strategi pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Bukan sekadar menutup biaya operasional, tapi juga diarahkan untuk peningkatan layanan. Termasuk, efisiensi pengelolaan, serta konektivitas antarwilayah.

Politikus Partai NasDem itu mengingatkan, keberlanjutan bandara tidak boleh bergantung pada subsidi fiskal dari pemerintah daerah.

Optimalisasi pemanfaatan bandara, menurutnya, harus sejalan dengan kebutuhan transportasi udara dan pengembangan kawasan sekitar.

Sebagai tindak lanjut, DPR RI akan menggelar rapat lanjutan di Senayan bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, dan operator bandara.

“Hasil kunjungan ini akan menjadi dasar untuk mencari solusi komprehensif agar bandara di Jawa Barat tidak terus menjadi beban fiskal,” pungkas Saan.

Saan saat ini  juga menjabat sebagai Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini. ***