KLIKNUSAE.com – Di tengah riuh unjuk rasa yang mengguncang Jakarta dan sejumlah kota, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, tetap tenang.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ronald Sipayung, memastikan aktivitas penerbangan berjalan normal pada Senin, 1 September 2025.

“Situasi keamanan dan ketertiban di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dalam kondisi aman dan kondusif,” kata Ronald, dikutip dari Antaranews.com, hari ini.

Ia meminta masyarakat tak perlu cemas melintas atau bepergian melalui bandara terbesar di Indonesia itu.

Ronald menekankan, gejolak di Jakarta tidak berimbas ke Soetta. Kehadiran aparat TNI dan Polri menjadi penyangga utama keamanan.

“Mari kita jadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai rumah bersama yang aman, nyaman, tertib, dan damai,” ujarnya.

Sebagai bentuk kewaspadaan, Polresta Bandara Soetta menggelar patroli gabungan bersama TNI. Puluhan personel menyisir terminal-terminal, kawasan perimeter utara–selatan, hingga area Transit Oriented Development (TOD) M1.

Hasilnya, tak ditemukan tanda-tanda gangguan keamanan.

Penegakan hukum yang adil

Sementara itu, gelombang unjukrasa masih mewarnai Kota Bandung, Senin 1 September 2025.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kota Bandung mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.56 WIB ini menuntut penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, dan pencopotan Kapolri.

Massa aksi, yang pada awalnya berjumlah sekitar 300 orang, dipimpin oleh M. Ilham, Ketua HMI Kota Bandung, bersama para ketua organisasi Cipayung Plus lainnya.

Aksi ini menarik perhatian dengan digunakannya berbagai alat peraga. Seperti pengeras suara, spanduk, bendera, serta pembakaran ban bekas sebagai simbol perlawanan.

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan beberapa poin tuntutan utama, antara lain:

– Penegakan Supremasi Hukum, mereka menyerukan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan menghentikan segala bentuk diskriminasi serta pelemahan hukum.

– Pencopotan Kapolri, Mahasiswa menilai Kapolri telah gagal dalam memberikan keadilan dan dinilai telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

– Pengesahan RUU Perampasan Aset Korupsi, mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai payung hukum yang kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Meskipun diwarnai dengan pembakaran ban bekas, aksi unjuk rasa ini dilaporkan berlangsung damai.

Seiring berjalannya waktu, jumlah massa semakin bertambah, sekitar pukul 14.52 WIB, sekitar 100 mahasiswa dari UNISBA bergabung. Disusul 100 mahasiswa dari UNPAS pada pukul 15.30 WIB. ***