KLIKNUSAE.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai masih berada di jalur yang tepat dalam pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Namun, kehati-hatian yang ditempuh dalam strategi fiskal membutuhkan dorongan percepatan pada semester berikutnya.

Ekonom Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menyebutkan bahwa kondisi saat ini mencerminkan tata kelola anggaran yang lebih berhati-hati dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Realisasi memang lebih rendah dari biasanya, tapi ini lebih karena pendekatan yang prudent, bukan semata-mata soal angka,” ujar Acuviarta, baru-baru ini.

Menurutnya, perubahan kebijakan fiskal yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal tahun menjadi faktor utama yang memengaruhi laju realisasi anggaran.

Meski begitu, ruang untuk mempercepat belanja dan menggenjot pendapatan, kata dia, masih terbuka lebar.

Salah satu pos belanja yang mendapat sorotan adalah sektor infrastruktur. Anggaran di sektor ini meningkat signifikan. Namun pelaksanaannya memerlukan perhatian lebih.

Terutama dalam proses lelang dan pengadaan barang dan jasa.

“Di sinilah diperlukan percepatan yang lebih agresif,” katanya.

Pajak Kendaraan Bermotor

Sedangkan dari sisi pendapatan, Acuviarta menyarankan agar pemerintah tak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB), yang saat ini tengah dalam masa relaksasi insentif.

Ia menyebutkan sejumlah sektor potensial lain yang bisa digenjot: pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, serta sektor-sektor lain di luar PKB.

“Realisasi pendapatan harus digeser ke sektor-sektor ini,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dampak psikologis dari penerapan Perpres No. 1 Tahun 2025 terhadap perilaku belanja pemerintah daerah.

Langkah efisiensi dan realokasi anggaran membuat belanja menjadi lebih tertahan.

Meski demikian, Acuviarta mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang dinilainya telah melakukan penyegaran kebijakan fiskal dan reformasi anggaran

“Kita perlu memberi waktu. Ini masa transisi. Tapi arah kebijakan sudah benar,” katanya.

Sementara itu, pemerintah provinsi Jawa Barat mengeluarkan data bahwa hingga Juli 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 38,79 persen.

Capaian ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 31,8 persen.

Tak hanya belanja, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat juga menunjukkan kinerja positif.

Dari target yang ditetapkan dalam APBD 2025, PAD Jabar telah tercapai sebesar 44,72 persen—di atas rata-rata nasional sebesar 43,62 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan kapasitas fiskal Jawa Barat dalam APBD 2025 mencapai lebih dari Rp31 triliun.

Menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara 38 provinsi di Indonesia.

“Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar,” tegas Herman. ***