KLIKNUSAE.com  – DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat menggelar pertemuan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat pada Jumat, 25 Juli 2025 di Sidangreret Restaurant, Kota Bandung.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog strategis antara pelaku industri pariwisata dan pemerintah daerah.

Khusunya, dalam upaya untuk memperkuat kolaborasi demi kemajuan sektor pariwisata di Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua GIPI Jabar, Herman Muchtar, dalam sambutan pembukaannya menyatakan bahwa pertemuan ini sangat penting sebagai jembatan komunikasi. Yakni, antara para pelaku usaha wisata dengan pemangku kebijakan.

Ia mendorong para peserta memanfaatkan momentum ini secara maksimal.

“Oleh sebab itu, kami berharap teman-teman pelaku usaha bisa memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Mumpung di sini ada kepala dinas pariwisata, mari kita diskusikan apa saja yang harus kita benahi untuk pengembangan wisata di Jawa Barat,” kata Herman.

Sedangkan Kepala Disparbud Jabar, Iendra Sofyan, menyambut positif inisiatif tersebut.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong sektor pariwisata sebagai motor ekonomi daerah.

“Kolaborasi menjadi penting, karena tanpa bapak-ibu selaku pelaku usaha pariwisata, kami tidak ada apa-apanya dalam menjalankan program pariwisata yang kita persiapkan,” ujarnya.

BACA JUGA: KONI Jawa Barat dan PHRI Jajaki Kerja Sama Akomodasi Atlet, Dorong Sinergi Olahraga dan Pariwisata

Para peserta pertemuan GIPI Jawa Barat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Jumat 25 Juli 2025. (Foto: Kliknusae.com/adhi)

Perlu Sinergitas

“Di sini kita perlu sinergi yang kuat untuk secara bersama-sama mengembangkan sektor pariwisata di Jawa Barat,” sambung  Iendra.

Sesi diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Djoki Iskandar selaku Dewan Pakar GIPI Jabar, dan Kepala Disparbud Jabar Iendra Sofyan.

Peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr. Galih Kusumah menyampaikan pandangan kritisnya terhadap peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus memperkuat regulasi dan kebijakan pendukung.

Bukan sebaliknya bersaing dengan swasta melalui pembuatan aplikasi atau platform digital.

“Sebaiknya pemerintah fokus pada regulasi, bukan membuat aplikasi-aplikasi seperti Traveloka dan lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuka ruang lebih luas untuk mendengar aspirasi para pelaku usaha wisata.

“Perlu didengar, walaupun tidak semuanya. Dengan komunikasi dua arah ini diharapkan akan ada titik temu, bagaimana membangun pariwisata secara bersama-sama,” tambah Galih.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Iendra Sofyan menyatakan akan menyampaikan seluruh poin diskusi dan usulan kepada Gubernur Dedi Mulyadi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kolaborasi yang lebih konkret. Yaitu,  antara dunia usaha dan pemerintah dalam merancang arah baru destinasi wisata Jawa Barat.

Sampai berita ini diterbitkan pukul  15.15 Wib, diskusi masih berlangsung. ***