KLIKNUSAE.com— Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, menyambut positif pernyataan Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri Tito minta agar  pemerintah daerah (Pemda) kembali menggelar kegiatan di hotel dan restoran.

Mendagri menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak serta-merta melarang pelaksanaan rapat. Atau pertemuan penting di luar kantor, termasuk di hotel dan restoran.

Hal ini disambut sebagai angin segar oleh pelaku industri perhotelan yang sempat terdampak akibat pembatasan kegiatan selama beberapa tahun terakhir.

“Kami menyambut baik pernyataan Pak Menteri. Ini menjadi kabar positif bagi industri hotel dan restoran yang sempat lesu karena larangan kegiatan dinas di luar kantor,” ujar Dodi Ahmad Sofiandi, Kamis 5 Juni 2025.

Meski demikian, Dodi menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu realisasi dan implementasi dari kebijakan tersebut di lapangan.

BACA JUGA: Menkeu Kucurkan Lagi Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Besaran Menginap di Hotel

Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi (Foto: Kliknusae.com/Adhi)

Menurutnya, sejauh ini belum ada kejelasan terkait seberapa besar anggaran yang akan dikucurkan untuk kegiatan pemerintah di hotel, maupun detail teknis pelaksanaannya.

“Sampai sekarang kan kita belum tahu, berapa besar anggaran yang akan dikucurkan untuk kegiatan di hotel. Termasuk, apakah yang dimaksud rapat-rapat di hotel itu fullboard, atau hanya rapat biasa saja,” tambahnya.

Sementara itu Dodi menjelaskan, paket fullboard dalam dunia perhotelan biasanya mencakup kegiatan rapat selama beberapa jam. Dilengkapi dengan dua kali makan berat (siang dan malam) serta dua kali coffee break.

Paket ini umum digunakan dalam penyelenggaraan rapat-rapat pemerintah dan instansi lainnya yang berlangsung lebih dari setengah hari.

Ia berharap, dengan adanya kejelasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kegiatan pertemuan dan rapat yang melibatkan hotel dan restoran bisa kembali menggeliat.

Dengan demikian, kedepannya akan turut membantu pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, pernyataan Mendagri tersebut hendaknya bisa segera direspon para kepala daerah.***