KLIKNUSAE.com –  Keberadaan psikolog klinis di tingkat pelayanan primer seperti Puskesmas sangat penting.

Oleh sebab itu, Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen menghadirkan layanan psikolog klinis di Puskesmas.

Kebijakan ini sebagai bagian dari upaya serius mengatasi tingginya prevalensi gangguan kesehatan jiwa di masyarakat.

Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dalam sambutanya pada acara Sosialisasi Peran Psikolog Klinis dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 9 Mei 2025.

“Psikolog klinis adalah lembaga kesehatan esensial di Puskesmas yang berperan dalam pencegahan, deteksi dini, intervensi, dan rehabilitasi masalah kesehatan jiwa,” ujar Erwan Setiawan.

Ia menuturkan, layanan psikologi klinis yang profesional di tingkat primer dapat membantu menurunkan beban rumah sakit jiwa dan rumah sakit rujukan.

Oleh karena itu, Pemdaprov Jabar berkomitmen untuk mendorong pemerataan layanan psikolog klinis di seluruh Puskesmas.

“Saya berharap paling tidak tahun depan 300-500 Puskesmas sudah memiliki psikolog klinis dan ke depan bisa merata di seluruh 1.000 lebih Puskesmas di Jabar,” tegas Erwan.

Namun ia mengingatkan, kesiapan SDM menjadi kunci.

“Jangan sampai kita sudah sosialisasi, tapi psikolognya tidak ada. Segala sesuatu harus disiapkan secara matang dan ada aksi nyata. Bukan hanya rapat-rapat tanpa implementasi,” tambahnya.

BACA JUGA: Pemda Jabar Dorong UMKM Naik Kelas, Bisa Lakukan Ekspor

Sementara itu Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengungkapkan bahwa Jabar menjadi provinsi dengan prevalensi depresi tertinggi di Indonesia. Yaitu 3,3 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terakhir.

Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm bagi seluruh pihak.

“Jawa Barat harus bertransformasi dari provinsi dengan tingkat depresi tertinggi menjadi provinsi paling bahagia. Maka layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat harus segera diakselerasi,” tegasnya.

Tekanan ekonomi

Herman juga mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama depresi masyarakat.

“Ada 96.000 kasus perceraian di Jabar, 90.000 di antaranya adalah gugatan dari perempuan. Ini menunjukkan ketahanan keluarga kita rentan,” ujarnya.

Selain itu, Herman juga menyoroti tingginya angka pinjaman _online_ dan praktik judi _online_ yang telah menjangkiti anak-anak.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya penanganan yang tak hanya kuratif, tapi juga promotif dan preventif.

“Kita butuh penataan kelembagaan dan SDM. Puskesmas bisa mulai melakukan pelayanan meski belum sempurna. Sambil berjalan kita terus sempurnakan. Jangan menunggu sempurna baru jalan,” katanya.

Dukungan pussat

Herman juga meminta dukungan pemerintah pusat agar formasi psikolog klinis dapat difasilitasi, terutama bagi Puskesmas yang telah berbadan layanan umum daerah (BLUD) dan memiliki kemandirian fiskal.

“Tujuan utama kita bukan hanya menambah formasi, tapi meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara konkret,” tegasnya.

Ia pun menutup sambutannya dengan harapan agar semua pihak bergerak cepat.

“Tidak perlu panjang prosesnya, kalau perlu langsung _action_. Yang penting niatnya demi kesehatan jiwa masyarakat Jabar,” tutup Herman. ***