KLIKNUSAE.com  – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama para kepala daerah serta jajaran Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya menyepakati penguatan sinergi pengamanan wilayah.

Kesepakatan tersebut kemudian ditungkan dalam sebuah perjanjian untuk saling  mendukung stabilitas dan percepatan pembangunan.

Penandatanganan MoU berlangsung di Lapangan Tenis Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat, 16 Mei 2025.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, jajaran kepolisian, serta pejabat daerah.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Barat bertanggung jawab atas pengamanan wilayah Jabar, kecuali kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) yang menjadi kewenangan Polda Metro Jaya.

Kedua institusi sepakat berkoordinasi dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan iklim yang kondusif, termasuk di daerah-daerah perbatasan.

“Kesepakatan ini menyentuh banyak aspek. Bukan hanya keamanan dan ketertiban, tapi juga iklim investasi, ketenangan masyarakat, hingga perlindungan terhadap UMKM,” ujar Dedi Mulyadi usai acara Jumat 16 Mei 2025 lalu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, akan mendorong langkah-langkah konkret. Mulai dari peningkatan keamanan di kawasan industri dan pasar tradisional, hingga penguatan ekonomi rakyat.

“Kita ingin pasar aman, UMKM nyaman, dan ekonomi tumbuh dalam suasana yang tertib,” tuturnya.

BACA JUGA: Pengusaha Pariwisata Minta Klakson Telolet Ditertibkan, Ini Kata Direktur Pamobvit Polda Jabar

Generasi Muda

Dedi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap generasi muda.

Ia menyampaikan rencana penerapan jam malam bagi pelajar pada hari sekolah, sebagai upaya mencegah penyimpangan sosial.

“Anak sekolah tidak boleh berada di luar rumah lewat pukul 20.00 pada hari belajar. Ini bagian dari perlindungan mereka,” tegas Dedi.

Ia mengklaim, langkah-langkah preventif selama ini telah menunjukkan hasil. Tingkat kedisiplinan pelajar meningkat, tawuran pelajar menurun, dan kesadaran lalu lintas membaik.

Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menyampaikan komitmen aparat dalam memberantas premanisme.

Ia menegaskan, pengamanan kawasan industri menjadi prioritas melalui pendirian pos keamanan terpadu dan patroli gabungan bersama TNI dan Satpol PP.

“Jawa Barat harus menjadi wilayah yang aman dan ramah bagi investasi,” ujar Rudi.

Ia juga mengungkapkan hasil Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) selama sepuluh hari terakhir, yang mengamankan 177 tersangka.

“Kami tidak beri ruang bagi premanisme,” katanya terkait sinergi pengamanan.

Dengan penguatan koordinasi ini, Pemprov Jabar dan kepolisian berharap tercipta stabilitas sosial yang mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. ***