5.706 Koperasi di Jawa Barat Siap Menggerakkan Ekonomi Desa

KLIKNUSAE.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memacu pembentukan koperasi sebagai ujung tombak ekonomi desa.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, Kamis 15 Mei 2025 menyebutkan dari target 5.957 koperasi, sebanyak 5.706 unit kini dinyatakan siap terbentuk.

Sebagian besar merupakan koperasi baru yakni sebanyak 5.349 unit. Sisanya terdiri dari 347 koperasi hasil pengembangan, serta 10 koperasi revitalisasi.

Namun, tak semua berjalan mulus. Masih ada 3.648 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa khusus sebagai langkah awal dalam proses pendirian koperasi.

Di sisi lain, 336 koperasi tengah menanti pengesahan akta notaris. Delapan di antaranya telah resmi berbadan hukum.

Program koperasi desa ini merupakan bagian dari Kebijakan Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi perdesaan.

Tak sekadar alat distribusi ekonomi, koperasi desa dirancang menjadi simbol kedaulatan rakyat berbasis gotong royong—pondasi sosial yang lama diabaikan.

Sementara itu,Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia resmi meluncurkan program strategis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

BACA JUGA: Koperasi PHRI Jabar-TP PPK Padusuka Kota Bandung Kolaborasi Manfaatkan Minyak Bekas

Dihadiri 6.000 Peserta

Peluncuran berlangsung di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, kemarin.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 6.000 peserta secara hybrid, terdiri atas kepala desa,kelurahan, camat, bupati,wali kota se-Jawa Barat, serta perwakilan berbagai kementerian strategis.

KDMP merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih. Kebijakan ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi aktif dan sehat di seluruh Indonesia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan.

Ia menekankan koperasi ini bukan alat politik, melainkan murni untuk kepentingan rakyat dan negara.

“Koperasi ini tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah-putih. Artinya, kepentingannya negara,” tegasnya

Sedangkan,  untuk peluncuran nasional program KDMP dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

Pemerintah daerah optimistis, inisiatif ini akan menjadi tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menambal jurang ketimpangan sosial di wilayah pedesaan. ***

Share this Post:

Berita Terkait

Berita Lainnya