KLIKNUSAE.com – Larangan study tour ke luar provinsi yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), memantik perdebatan.

Kebijakan yang digadang sebagai respons atas kecelakaan rombongan pelajar itu dinilai terlalu menyamaratakan persoalan.

Salah satu suara keberatan datang dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad.

“Saya mendukung beliau saat mencalonkan diri sebagai gubernur, bahkan berharap bisa maju sebagai presiden. Namun, dalam hal ini, saya tidak sependapat,” ujar Abraham, Senin, 24 Maret 2025.

Menurutnya, pelarangan itu lebih mirip langkah reaktif ketimbang solutif. Jika tujuannya mencegah kecelakaan, ada empat pihak yang sejatinya perlu mendapat sorotan.

Mereka adalah,  pengusaha travel, Dinas Perhubungan, kepolisian, dan Dinas PUTR. Dari kelayakan kendaraan hingga keamanan jalur perjalanan, semuanya patut dievaluasi.

“Kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar. Tikusnya yang harus dibereskan,” katanya lugas.

Abraham juga mengingatkan pentingnya study tour sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual. Menurutnya, pengalaman langsung ke situs sejarah dan budaya memberi pelajaran yang tak bisa didapat dari buku teks semata.

BACA JUGA: Menteri Pendidikan Perbolehkan Kembali Study Tour, KDM Ngotot Embung

Memahami Sejarah

“Bagaimana kita bisa memahami sejarah Kerajaan Mataram atau budaya Bali jika hanya berputar di Jawa Barat? Itu sama saja membiarkan siswa menjadi katak dalam tempurung,” ujarnya.

Kritik serupa dilontarkan para pengusaha travel di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana, mengaku kebijakan KDM telah membuat ratusan klien membatalkan pesanan.

“Pernyataan Gubernur di media sosial langsung berdampak. Banyak orderan yang batal. Bukan hanya agen travel, tapi juga hotel, restoran, hingga pemandu wisata ikut terkena imbas,” ujar Nana.

Efek domino pun terasa hingga luar provinsi. Pelaku usaha pariwisata di Jabar mengaku mendapat pembatalan dari wisatawan daerah lain yang berbalik enggan berkunjung.

“Ketika kita dilarang ke sana, mereka juga memilih tidak datang ke sini,” tambahnya.

Para pengusaha berharap kebijakan ini segera dievaluasi. Menurut mereka, alih-alih melarang, pemerintah seharusnya memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan begitu, keselamatan perjalanan bisa terjamin tanpa perlu mengorbankan sektor pendidikan dan pariwisata.

Sejauh ini, belum ada sinyal dari Gubernur KDM untuk mencabut atau merevisi aturan larangan study tour tersebut. Para pelaku pariwisata masih menanti kepastian sambil berharap angin segar kebijakan segera berembus di Tanah Pasundan. ***