KLIKNUSAE.com – Bencana banjir yang melanda kawasan Puncak Bogor beberapa waktu lalu memicu polemik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf.

Terutama, atas dugaan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita, dalam memperparah dampak bencana tersebut.

“Saya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar, karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan. Itu menjadi keriuhan di masyarakat karena ada bangunan liar roboh dan masuk sungai. Kita (berkomtimen) bongkar kalau memang melanggar aturan,” kata Dedi dalam keterangan resminya, Rabu 5 Maret 2025.

Dedi menyebut pihaknya akan tegas mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukkannya. Misalnya untuk areal perkebunan, hutan, resapan air, atau sawah. Maka sesuai peruntukannya tidak boleh ditambah- tambah.

Akibat banjir di kawasan Jabodeatebk, banyak warga yang mengungsi. Solusi jangka pendek, Pemdaprov berkoordinasi dengan BPBD dan pemda memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

BACA JUGA: PHRI Kabupaten Bogor Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir Bandang di Puncak

“Karena mereka (warga terdampak) berhenti bekerja, kan harus dipenuhi aspek-aspek keamanan sosialnya,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui PT Jaswita merupakan akronim dari PT Jasa dan Kepariwisataan Jawa Barat. PT ini  adalah BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perusahaan ini bergerak di tiga lini bisnis utama: Destinasi Kegiatan Wisata, Properti & Jasa Usaha, serta Hotel & Resto.

Faktor Lain Penyebab Banjir

Selain dugaan pembangunan oleh Jaswita, beberapa faktor lain juga diduga turut berkontribusi terhadap banjir di Puncak Bogor, antara lain:

– Curah hujan yang tinggi

– Minimnya area resapan air akibat alih fungsi lahan

– Deforestasi atau penebangan hutan

– Pengelolaan tata ruang yang buruk

– Penyempitan wilayah sungai

Bencana banjir di Puncak Bogor menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah bencana serupa di masa mendatang. ***