KLIKNUSAE.com – Pemerintah semakin serius perangi pungli atau menanggulangi praktik pungutan liar  di sektor pariwisata.

Kementerian Pariwisata, bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah instansi terkait, berencana membentuk kelompok kerja (pokja).

Pokja ini dihadirkan, khusus guna menertibkan pungli yang masih marak terjadi di destinasi wisata.

“Kami sedang merancang pembentukan pokja bersama Kemendagri,” ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Selasa 11 Februari 2025.

Menurut Rizki, laporan mengenai pungli di tempat wisata masih terus berdatangan.

Untuk mengatasinya, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman dengan kepolisian.

Namun, upaya ini harus diperkuat dengan sinergi lebih lanjut antara Dinas Pariwisata di daerah dan Kepolisian Daerah.

“Kami ingin ada dasar hukum yang jelas agar koordinasi dengan Kemendagri lebih terstruktur, bukan hanya berdasarkan laporan lisan dari pemda atau asosiasi,” katanya.

Libatkan Semua Pihak

Pemerintah juga berencana menggandeng asosiasi industri pariwisata, seperti PHRI dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dalam upaya memberantas pungli.

Rizki menekankan bahwa selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci utama untuk mengurangi praktik pungli.

Sementara itum Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto menambahkan bahwa pungli sering kali muncul.

BACA JUGA: Pemprov Jabar Lakukan Pengawasan di Tempat Wisata, Antisipasi Pungli

Hal ini akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberlanjutan usaha pariwisata.

“Selain tindakan hukum, perlu ada penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat,” ujarnya.

Hariyanto menegaskan bahwa kerja sama dengan aparat penegak hukum harus terus diperkuat agar pemberantasan pungli di sektor pariwisata dapat berjalan efektif.

“Langkah konkret yang bisa diambil adalah memastikan kerja sama dengan kepolisian semakin solid,” katanya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap wisatawan bisa menikmati destinasi wisata tanpa gangguan pungli yang kerap merusak citra pariwisata Indonesia. ***