KLIKNUSAE.com – Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat, Herman Muchtar, menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat, dampaknya terhadap provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pariwisata nasional, Jawa Barat justru tidak merasakan manfaat maksimal, akibat kondisi dua bandara utamanya.

Herman menyoroti Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung yang saat ini belum beroperasi secara optimal.

“Bandara Kertajati, yang seharusnya menjadi pintu gerbang utama Jawa Barat, masih kekurangan jadwal penerbangan reguler. Sementara itu, Bandara Husein Sastranegara tutup. Ya benar, kita hanya jadi penonton saja  dari kebijakan turunnya harga tiket pesawat,” kata Herman, ketika dihubungi Kliknusae.com, Jumat 20 Desember 2024.

Sebagaimana diketahui, sejak pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik selama libur Nataru, mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025, berbagai daerah berlomba-lomba menarik wisatawan.

Sebut saja, tiket pesawat dari Bandara Halim Perdanakusumah (Jakarta) ke Bali sekarang hanya Rp. 572.000,-. Biasanya sebelum harga tiket turun bisa mencapai Rp. 1 juta lebih.

Dikatakan Herman Muchtar,  bahwa keberadaan bandara yang tidak berfungsi secara maksimal membuat Jawa Barat hanya menjadi penonton dari kebijakan strategis.

Dimana,  seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, tapi karena bandaranya “mati suri” banyak wisatawan memilih daerah lain, di luar Jawa Barat.

BACA JUGA: Tiket Pesawat Turun Menjelang Libur Nataru, Hanya Rp.600 Ribu Denpasar-Jakarta

Menghadapi Tantangan Besar

Herman mengungkapkan bahwa wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi unggulan Jawa Barat. Seperti Bandung, Lembang, dan Pangandaran, menghadapi tantangan besar karena kurangnya aksesibilitas udara yang efisien.

“Kita sudah memiliki destinasi wisata kelas dunia, tetapi bagaimana wisatawan bisa datang dengan mudah jika akses penerbangan terbatas? Kebijakan (tiket murah) ini memang bagus secara nasional, tetapi tidak menjawab kebutuhan daerah seperti Jawa Barat,” tegasnya.

Herman juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan operasional kedua bandara tersebut.

Ia menyarankan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, operator bandara, dan maskapai penerbangan untuk membuka lebih banyak rute domestik maupun internasional dari dan ke Jawa Barat.

“Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan Jawa Barat. Jika aksesibilitas tidak ditingkatkan, kita akan terus tertinggal dibandingkan daerah lain,” jelas Herman.

Kondisi ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk bersama-sama mencari solusi. Utamanya,  dalam memastikan kebijakan strategis.

“Dengan demikian, bisa  memberikan dampak yang merata. Termasuk bagi provinsi dengan potensi wisata besar seperti Jawa Barat. Jadi, pertanyaan saya, mau sampai kapan, bandara Kertajati, dibegitukan,” punkas Herman. ***