KLIKNUSAE.com  -Memasuki musim hujan seperti sekarang ini berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Terutama, di beberapa daerah yang memiliki kuntur tanah yang labil.

Oleh sebab itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta kabupaten dan kota waspada bencana sewaktu-waktu bisa timbul.

Menurut Bey, musim hujan sudah mulai turun secara sporadis di beberapa daerah di Jabar dan prediksi BMKG puncak musim akan terjadi Januari – Maret 2024.

Banjir dan longsor menjadi bencana yang paling patut diwaspadai. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG).

BACA JUGA: Tanah Longsor Sumedang Tak Mempengaruhi Kawasan Objek Wisata

Terutama, berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah per November 2023, terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah menengah – tinggi.

“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada,” ujar Bey Machmudin saat apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu 8 November 2023.

Menurut Bey, langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota.  Yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana.

BACA JUGA: Video Detik-detik Tanah Longsor di Cianjur Selatan

Kedua, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik.

Ketiga, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.

Keempat, persiapan jalur – jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan.

“Serta serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” sebut Bey.

BACA JUGA: PHRI Yogyakarta: Wisatawan tak Perlu Khawatir Potensi Banjir ROB

Penanganan bencana banjir

Sebelum apel siaga bencana, Pemdaprov Jabar juga telah menggelar rakor penanganan bencana banjir dan tanah longsor dengan berbagai stakeholders.

Bey mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni.

Serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Apel siaga diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana.

BACA JUGA: Ingin Wisata ke Garut ?  Tunda Dulu, Ada 4.000 Rumah Terendam Banjir

Menurut Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdhan, para stakeholders dibagi delapan klaster.

Mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri, klaster pengungsian, klaster pendidikan (dinas pendidikan).

Kemudian, klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS), klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD), klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP).

Dan, klaster perlindungan (Damkar), serta klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan. ***